Bisnis.com, BALIKPAPAN - Usianya sudah tak muda lagi. Balikpapan merayakan hari jadi ke-123. Gerbang utama Kalimantan Timur kini berubah. Sejak pengumuman ibu kota negara baru sebagian Penajam Paser Utaran dan Kutai Kartanegara, Kota Minyak bakal menjadi pintu masuk pusat pemerintahan.
Tidak heran sebutan itu dilayangkan. Hanya Balikpapan yang memiliki pelabuhan dan bandara berstatus internasional di Kalimantan. Semua arus masuk dan keluar barang maupun orang diperkirakan banyak lewat situ.
Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Isran Noor mengatakan bahwa membuka ruang yang lebar kepada pemerintah Balikpapan untuk berinovasi dan berkreasi membuat terobosan pembangunan, khususnya mendukung IKN.
Baginya, IKN sama seperti DKI Jakarta. Tidak akan bisa berkembang dan semaju sekarang tanpa dukungan kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Berkaca dari pengalaman tersebut, daerah penyangga calon IKN harus memberi dukungan. Salah satunya di bidang pembangunan. Oleh karena itu, dia mengingatkan agar Balikpapan harus sejalan dengan visi dan misi rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2019-2023 Kaltim.
Melalui visi "Berani untuk Kalimantan Timur Berdaulat", pembangunan yang diwujudkan adalah untuk seluruh lapisan masyarakat. Selain itu juga pemerataan pembangunan serta demi kesejahteraan masyarakat.
"Untuk itu pada momentum penting ini, saya mengajak kepada Walikota, DPRD dan semua komponen terkait yang ada di pemerintahan dan masyarakat Kota Balikpapan pada umumnya, agar dapat saling bekerja-sama, bahu-membahu membangun Balikpapan," katanya saat pidato perayaan hari ulang tahun ke-123 Balikpapan, Senin (10/2/2020).
Berdasarkan rancangan RPJMD yang telah disahkan menjadi peraturan daerah, ada lima isu strategis dan permasalahan utama Kaltim. Semuanya adalah masih rendahnya daya saing sumber daya masyarakat (SDM), transformasi ekonomi berbasis sumber daya alam (SDA) tidak terbarukan ke terbarukan berjalan lambat, pembangunan infrasrtuktur belum optimal, penurunan kualitas lingkungan hidup, dan pemerintahan belum profesional dan akuntabel.
Melihat permasalahan tersebut, maka RPJMD 2019-2023 dari sisi SDM harus ada peningkatan kualitas melalui pelayanan pendidikan dan kesehatan. Untuk ekonomi, harus menjaga pertumbuhan dan kemandirian daerah dengan mempercepat perubahan struktur ekonomi daerah.
Masalah infrastruktur harus ada peningkatan kualitas daya saing. Di bidang birokrasi mau tak mau perlu direformasi. Terakhir lingkungan hidup mengutamakan prinsip pembangunan berkelanjutan.
RPJMD sudah berjalan setahun. Isran menjelaskan bahwa belum bisa disimpulkan apakah lima masalah tersebut sudah bisa diselesaikan dengan baik atau tidak.
"Sejauh ini ya lumayan bagus. Diukur dengan pertumbuhan ekonomi kita bagus. Pendapatan daerah kita bagus. Investasi pemerintah makin tinggi tiap tahun," klaimnya.
Meski jangka waktu tidak sama, secara umum RPJMD 2016-2021 Balikpapan sama dengan milik Kaltim. Ada lima arahan strategis. Wali Kota Balikpapan, Rizal Effendi mengatakan bahwa yang pertama adalah meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing.
Kedua mewujudkan kota layak huni yang berwawasan lingkungan. Selanjutnya meningkatkan infrastruktur kota yang representatif. Keempat membangun ekonomi kerakyatan yang kreatif. Terakhir mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.
Semuanya harus mencapai target 60 persen hingga 2019. Evaluasi keseluruhan sampai akhir tahun lalu sebesar 71,84 persen. Misi pertama didapat 72,73 persen atau melampaui yang ditetapkan.
Untuk tujuan kota layak huni telah terwujud 69,57 persen atau melebihi target. Misi ketiga tidak tercapai, yaitu 50 persen.
Penyebabnya belum tercapainya target adalah dipengaruhi program yang belum tercapai secara optimal pada indikator indeks aksesibilitas kawasan perkotaan, pembangunan koridor SAUM [sarana angkutan umum massal] belum terlaksana dengan baik, dan penyediaan area rambu lalu lintas juga tak optimal.
Lalu juga masyarakat kurang sadar dalam melakukan uji kendaraan bermotor, kualitas gedung pemerintah belum terpresentatif, dan masih ada perangkat daerah belum punya kantor.
Misi keempat tercapai dengan bersaran 78,57 persen. Yang terakhir juga melewati target, yaitu 77,87 persen. Rizal optimistis target-target bisa dikejar.
"Oleh karena itu saya meminta perhatian kepada seluruh perangkat daerah serta dukungan anggota DPRD dan seluruh masyarakat untuk memprioritaskan program dan kegiatan dalam penyelesaian target RPJMD tersebut," ucapnya.
