Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

UU Cipta Kerja Berpotensi Timbulkan Masalah dan Rugikan Masyarakat Kalteng

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Suhaemi melihat rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR RI berpotensi menimbulkan masalah apabila diterapkan di wilayah tersebut.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 05 Juni 2020  |  06:23 WIB
Sekitar 70 persen wilayah Kalimantan Tengah masuk dalam kawasan hutan.
Sekitar 70 persen wilayah Kalimantan Tengah masuk dalam kawasan hutan.

Bisnis.com, PALANGKA RAYA - Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah Suhaemi melihat rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sedang dibahas pemerintah pusat dengan DPR RI berpotensi menimbulkan masalah apabila diterapkan di wilayah tersebut.

Dia mengatakan potensi bermasalah itu karena dari luas keseluruhan wilayah Kalteng, sekitar 70 persen masuk dalam kawasan hutan. "Bukan hanya dapat menimbulkan masalah jika diterapkan di Kalteng, tapi kami melihat RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga dapat merugikan masyarakat," ujarnya, dikutip Antara, Jumat (5/6/2020).

Menurut dia, kerugian bagi masyarakat itu bisa dilihat dari tidak ada lagi kewajiban perusahaan perkebunan menyediakan kebun seluas 20 persen dari luas lahan yang diusahakan untuk diberikan kepada masyarakat.

"Kami melihat, kalimatnya sekarang ini perusahaan hanya wajib memfasilitasi perkebunan masyarakat. Kalimat ini sebenarnya berisiko," katanya.

Keberadaan RUU Omnibus Law Cipta Kerja itu juga membuat seluruh pemberian izin menjadi kewenangan pemerintah pusat. Bahkan, sektor pertambangan dan perkebunan yang selama ini ditangani pemerintah daerah, diambil alih oleh pemerintah pusat.

Dia mengatakan dalam reses Ketua Komite I DPD RI ini, apabila diperkenankan dia ingin menyampaikan saran kepada pemerintah pusat terkait dengan perizinan, di mana perlu dibuat aplikasi perizinan berbasis elektronik.

"Aplikasi itu terintegrasi dari tingkat pusat dan provinsi hingga kabupaten/kota se-Indonesia. Ini beberapa pandangan dan saran kami terkait RUU Omnibus Law Cipta Kerja," tuturnya.

Suhaemi menyampaikan persoalan UU Cipta Kerja tersebut saat mengikuti reses Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang melalui daring, Kamis (4/6/2020).

Kegiatan reses Teras Narang itu fokus mengangkat topik inventarisasi materi RUU Omnibus Law CIPTA Kerja dan dalam reses via daring itu diikuti Kepala Disnakertrans Kalteng, Dinas ESDM Kaltreng, Dinas Perkebunan Kalteng, DPMPTSP Kalteng, para pengusaha perkebunan, pertambangan dan lainnya.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kalteng omnibus law cipta kerja

Sumber : Antara

Editor : Nurbaiti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top