Bisnis.com, BALIKPAPAN – Laporan keuangan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Utara tahun anggaran 2019 memeroleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Ini raihan yang keenam kalinya sejak daerah tersebut berdiri pada 2012 lalu.
Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Irianto Lambrie mengatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menilai laporan keuangan daerahnya disajikan secara wajar atas aspek material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif, terdapat pengungkapan yang memadai, serta telah dipenuhinya seluruh ketentuan yang berlaku.
“Bapak Harry Azhar [Anggota VI BPK] menyatakan bahwa berdasarkan hasil tindaklanjut sampai semester II, terdapat 91 temuan dengan 229 rekomendasi. Rekomendasi itu 212 atau 93 persen telah ditindaklanjuti dan termasuk tindaklanjut yang tertinggi di seluruh Indonesia. Dan 16 rekomendasi atau 6,99 persen masih proses,” katanya melalui keterangan pers, Kamis (11/6/2020).
Irianto menjelaskan bahwa pemeriksaan BPK menyimpulkan penyusunan laporan keuangan telah sesuai SAP berbasis akrual baik pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas memadai. Selain itu juga tak ditemukan ketidakpatuhan. Untuk itu, BPK berkeyakinan untuk memberi opini WTP.
“Kita masih ada PR. Kita akan bekerja keras untuk meningkatkan tanggungjawab urusan pendidikan menengah, perhubungan, dan energi sumber daya mineral. Meningkatkan ketertiban penatausahaan aset, dan menyusun penyusutan gedung atau bangunan, jalan, kegiatan renovasi fisik sesuai standar akuntasi pemerintahan,” jelasnya.
Meski begitu, Irianto berulang menyampaikan bahwa opini WTP bukanlah sebuah prestasi. Ini menjadi kewajiban setiap pemerintah daerah termasuk legislatif agar selalu taat asas, efektif, efisien, akuntabel, dan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Baca Juga
WTP di sisi lain mesti dibarengi peningkatan pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan peningkatan ekonomi makro dan bidang sosial. Untuk itu, Pemprov Kaltara berupaya keras dan akan konsisten memastikan anggaran yang telah ditetapkan setiap tahun memberi manfaat nyata untuk kesinambungan, kualitas, dan kesejahteraan masyarakat.
“Hal itu dibuktikan dengan beberapa catatan perkembangan positif yang dicapai tahun 2019. Antara lain jumlah penduduk miskin yang turun menjadi 6,49 persen atau 48,61 ribu orang. Di bandingkan Maret 2019, penduduk miskin Kaltara berjumlah 48.780 atau 6,63 persen. Kemudian, gini ratio terus turun mendekati angka 0 yaitu 0,291,” ucap Irianto.
