Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) melaporkan anggaran yang terserap untuk program Kaltara Sehat mencapai Rp24,2 miliar.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie menyatakan anggaran tersebut ditanggung oleh pihak Pemprov untuk pembayaran Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau program Kaltara Sehat.
Berdasarkan data Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan yang disampaikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, total Penerima Bantuan Iuran (PBI) sebanyak 80.403 jiwa pada 1 Desember 2020.
Irianto menambahkan dana tersebut merupakan total pembayaran JKN-KIS yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi atau masuk dalam PBI Provinsi.
“Alhamdulillah pembayaran JKN-KIS atau Kaltara Sehat PBI Provinsi dari triwulan 1 hingga 4 sudah dibayarkan,”ujarnya dikutip dari Humas Kaltara, Senin (7/12/2020).
Dia mengatakan pihaknya juga berencana akan menyediakan kuota tambahan BPJS Kesehatan bagi warga yang iurannya akan ditanggung oleh pemerintah.
“Rencana kuota PBI Provinsi 2021 sebanyak 80 ribuan jiwa. Malah kita estimasi penambahan 5 persen,” katanya.
Menurut data BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, hingga saat ini sudah sebanyak 22.629 jiwa baru mendaftarkan diri sebagai PBI APBD Provinsi Kaltara.
Sebagai informasi, Provinsi Kaltara menjadi provinsi ke-4 yang telah mencapai 100 persen Universal Health Coverage (UHC) hingga September 2020 sebagai salah satu bentuk kesuksesan dari Pemprov Kaltara yang dikenal dengan Kaltara Sehat. Hal tersebut menyusul 3 provinsi lainnya, yaitu DKI Jakarta, Aceh dan Papua Barat.
Dimana, capaian peserta BPJS Kesehatan hingga September 2020 sebanyak 658.535 jiwa. Adapun, pencapaian UHC di wilayah Kaltara yang terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, adalah Kabupaten Bulungan 100 persen (140.527 peserta), Kabupaten Nunukan 100 persen (182.028 peserta), Kabupaten Malinau 100 persen (80.882 peserta), Kabupaten Tana Tidung 100 persen (24.145 peserta) dan Kota Tarakan 100 persen (231.013 peserta).
