Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) mendorong pemerintah kabupaten/kota di Kaltim untuk menggunakan transaksi nontunai.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi mengatakan melalui inklusi keuangan transaksi nontunai dapat mendorong perekonomian untuk pemerataan kesejahteraan masyarakat.
"Kami minta kabupaten/kota, lembaga perbankan dan penyelenggara perekonomian agar memaksimalkan kegiatan transaksi nontunai, tentunya di dukung TPKAD provinsi dan kabupaten/kota masing-masing," ujarnya dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah, Kamis (10/12/2020).
Adapun, Rakornas TPAKD 2020 digagas oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dibuka oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), serta diikuti sejumlah menteri dan perwakilan kementerian/ lembaga, gubernur dan bupati/walikota se Indonesia.
Presiden Jokowi menyampaikan apresiasi atas kinerja TPAKD yang terus berupaya melakukan akselerasi perluasan akses keuangan di daerah.
"TPAKD harus lebih agresif dalam melakukan penguatan infrastruktur akses-akses keuangan di daerah guna mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat," pesan Jokowi.
Dalam acara ini juga dirilis Roadmap TPAKD 2021-2025, sebagai pedoman bagi pemimpin di daerah dalam menentukan strategi dan arah perkembangan TPAKD.
