Bisnis.com, BALIKPAPAN –- Pemkot Samarinda merencanakan pembangunan berkelanjutan dengan pembiayaan Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan hal tersebut dapat menjadi alternatif untuk membiayai program pembangunan strategis Kota Tepian.
“Sehingga anggaran tidak harus bertumpu pada APBD,” ujarnya yang dikutip dalam keterangan resmi, Jum’at (6/8/2021).
Dia menjelaskan, jika hanya bertumpu pada anggaran APBD dan APBN, maka diperkirakan dana yang digunakan untuk pembangunan hanya mampu membiayai sekitar 40 persen.
“Sementara 60 persen kebutuhan lainnya harus menggunakan sumber alternatif pembiayaan yang lain termasuk didalamnya pembiayaan kebutuhan layanan kesehatan sekaligus pemulihan ekonomi di tengah Pandemi Covid-19,” jelasnya.
Adapun, Andi Harun menyebutkan beberapa keuntungan yang bisa dicapai apabila hal tersebut dapat terlaksana, diantaranya yaitu efisiensi pembiayaan pembangunan dan transfer kemampuan atau pengetahuan.
“Sehingga kedepannya menghasilkan pengelolaan infrastruktur dengan kualitas yang baik, dan mencukupi kebutuhan pendanaan secara berkelanjutan,” sebutnya.
Selain itu, dia mengungkapkan bahwa APBD 2021 mengalami koreksi dari Rp3,2 triliun menjadi sekitar Rp2,4 triliun, sehingga opsi KPBU dapat digunakan untuk kegiatan-kegiatan pembangunan, apalagi pembangunan infrastruktur yang memerlukan pembiayaan yang cukup besar.
“Padahal ada harapan besar yang kita gantungkan terhadap akselarasi percepatan pembangunan seiring dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim, mengingat kota Samarinda sebagai ibu kota Kaltim pastinya mengalami beban yang berlebih diantara 10 Kabupaten Kota lainnya,” ungkapnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa pihaknya mendorong kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Samarinda untuk membuka ruang inovasi dan mengambil langkah-langkah inovatif agar pembangunan bisa berjalan.
