Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Kinerja perekonomian positif di Provinsi Kalimantan Timur pada semester I/2022 diprakirakan mencapai 5 persen di tengah naiknya harga komoditas energi dunia.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman Hairul Anwar menyatakan kinerja positif ekonomi Kaltim masih ditopang oleh momentum tingginya harga komoditas energi, seperti batu bara dan Crude Palm Oil (CPO) di tingkat dunia.
“Kalau harga internasional tinggi pasti ekspor, yang bermasalah [justru di tingkat] petani sawit dan plasma, harga jatuh. Di situ peran pemerintah [dinantikan] untuk membongkar praktik-praktik semacam itu,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Senin (10/5/2022).
Dia menambahkan, momen lebaran membuat konsumsi meningkat dan terjadi pergerakan ekonomi, tapi sifatnya hanya sementara.
“Seiring dengan berakhirnya Ramadan konsumsi akan turun, artinya perlambatan permintaan,” katanya.
Dia mengatakan, pengusaha sawit tidak akan mengurangi produksi CPO, hanya saja mereka menggunakan trik marketing untuk memaksimalkan profit di tengah pelarangan ekspor CPO dan turunannya.
“Celakanya pemerintah seperti tidak belajar dari masalah klasik ini,” terangnya.
Di sisi lain, Hairul mengungkapkan bahwa percepatan belanja pemerintah saja tidak cukup untuk menjaga ekonomi daerah, tetapi arahnya juga harus tepat sasaran.
Menurutnya, Pemprov Kaltim perlu menyadari betul masalah yang dihadapi diantaranya yaitu keterbatasan akses dalam logistik yang membuat harga produk di dalam daerah menjadi jauh lebih mahal ketimbang luar daerah.
“Itu kenapa penting di penganggaran [terhadap] yang punya dampak besar. Banyak produk pertanian yang menuju outlet di Balikpapan dan Samarinda kesulitan [akses] dan harganya keburu mahal,” jelas Hairul.
Adapun, dia menilai permasalahan logistik masih menjadi PR besar bagi Pemprov Kaltim sejak puluhan tahun menjadi daerah otonomi, di mana kebutuhan pokoknya bergantung dari luar daerah seperti Jawa dan Sulawesi.
“Belum optimal belanja pemerintah karena memang belum menyentuh pusat masalah kita dimana yang perlu kita pecahkan. [Seharusnya] yang bermasalah secara ekonomi itu dulu diselesaikan,” pungkasnya.
