Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2022 Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tercatat mencapai 51,94 persen.
Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Agus Fatoni menyatakan angka ini berada di atas target rata-rata provinsi di seluruh Indonesia yaitu sebesar 40 persen.
"Oleh karena itu, Provinsi Kalimantan Barat berada di peringkat 5 setelah Provinsi Bangka Belitung," ujarnya dikutip Kamis (21/7/2022).
Dia menuturkan bahwa realisasi belanja tersebut perlu ditingkatkan, karena masih defisit 31,29 persen. “Namun hal tersebut masih dikategorikan normal,” tuturnya.
Sementara itu, Gubernur Kalbar Sutarmidji mengungkapkan bahwa saat ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar juga mencapai lebih dari 50 persen.
Namun, dia mengakui realisasi belanja APBD Kalbar masih di bawah 40 persen lantaran masih adanya beberapa perusahaan pemenang lelang yang tidak mengajukan pembayaran di muka.
"Itu seharusnya dibayarkan, jangan dibayarkan sekaligus saat pengerjaan proyek sudah selesai," ungkapnya.
Kemudian, Sutarmidji menuturkan bahwa tidak sedikit perusahaan pemenang proyek yang membatalkan perjanjian kontrak dan tidak ditemukan pemenang pelelangan di beberapa proyek, sehingga menghambat realisasi belanja.
Dia berharap, kendala tersebut tidak akan terulang kembali dalam proses lelang paket pekerjaan tahun 2023 yang dilakukan tahun ini sesuai dengan arahan Kemendagri.
"Untuk APBD 2023, saya minta tender proyek dilakukan di tahun 2022 dan pemenangnya diumumkan pada bulan Januari tahun 2023 seperti arahan dari Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Selain itu sering terjadi perusahaan melakukan adendum kontrak, itu saya khawatirkan menjadi potensi masalah dan bisa menjadi temuan pemeriksa," terangnya.
Adapun, dia menuturkan bahwa realisasi PAD Kalbar masih lambat karena pendapatan PAD Kalbar sudah 60 persen, sedangkan realisasi belanja masih di bawah 40 persen.
