Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat realisasi pendapatan negara di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) surplus sebesar Rp4,98 triliun hingga akhir Juni 2022.
Pelaksana harian (Plh) Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Kaltim Budi Lesmana menyatakan kondisi tersebut disebabkan nilai pendapatan yang lebih besar yaitu sebesar Rp16,8 triliun dibandingkan nilai belanja sebesar Rp11,82 triliun.
“Pada semester I/2022 baik APBN Nasional maupun Kalimantan Timur mencatatkan surplus karena pendapatan tumbuh signifikan dibandingkan belanja,” ujarnya yang dikutip dalam keterangan tertulis, Senin (8/8/2022).
Berdasarkan data I Account APBN Kaltim OMSPAN (Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntasi Negara), pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp9,02 triliun atau sebesar 115,98 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Sumbangan Kaltim kepada kas Negara sebesar Rp16,80 triliun itu meningkat 88,51 persen dari target sebesar Rp18,98 triliun.
Selanjutnya, Budi menjelaskan penerimaan pajak Perdagangan Internasional menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan realisasi sebesar Rp2,71 triliun atau 254,46 persen dari target sebesar Rp1,06 triliun yang terdiri dari Bea Masuk dan Bea Keluar yang juga mencatatkan pertumbuhan di atas 100 persen, yaitu masing-masing 105,72 (yoy) dan 106,14 persen (yoy).
Sedangkan, Pajak Dalam Negeri tercatat sebesar Rp13,18 triliun atau mencapai 79,70 persen dari target sebesar Rp16,54 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan sebesar 133,26 persen (yoy) yang didorong pertumbuhan positif pada semua komponen.
Baca Juga
“Dari realisasi tersebut, deviasi pajak sebesar Rp1,47 triliun lebih tinggi dari proyeksi sebesar Rp1,66 triliun disebabkan oleh pembayaran pajak atas Program Pengungkapan Sukarela (PPS),” jelasnya.
Selain itu, deviasi dari penerimaan Bea Cukai tercatat sebesar Rp769,94 miliar atau lebih tinggi dari proyeksi yang ada yaitu Rp160,87 miliar.
Menurut Budi, hal ini disebabkan karena adanya ekspor CPO dan bahan baku minyak goreng yang kembali dibuka berdasarkan Permendag No. 30/2022 per tanggal 23 Maret 2022.
Di sisi lain, dia menyebutkan realisasi PNBP sebesar Rp896,34 miliar atau 65,59 persen dari target sebesar Rp1,36 triliun, dimana deviasi PNBP justru bernilai negatif sebesar Rp15,18 miliar, yang berarti realisasi lebih rendah dari proyeksi sebesar Rp169,38 miliar.
Jika dirinci, total realisasi belanja K/L sebesar Rp3,54 triliun sepanjang semester I/2022 a.l belanja pegawai Rp1,47 triliun atau 47,55 persen dari total pagu, belanja barang Rp1,21 triliun (37,42 persen), belanja modal Rp845,46 miliar (27,21 persen) dan belanja bantuan sosial sebesar Rp5,73 miliar (84,35 persen).
Menurut Sistem Informasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (SIMTRADA), realisasi TKDD sebesar Rp8,36 triliun atau 41,69 persen dari total pagu yang mencapai Rp20,05 triliun dengan persentase realisasi terbesar pada Alokasi DAK non fisik sebesar 51,66 persen atau Rp1,08 triliun dari pagu sebesar Rp2,10 triliun.
“Realisasi belanja justru mengalami kontraksi sebesar 4,20 persen, yang juga dialami pada komponen pendukungnya yaitu belanja K/L dan belanja TKDD masing-masing sebesar 2,48 persen dan 4,92 persen," terang Budi.
Dia menuturkan berdasarkan perhitungan proyeksi, realisasi belanja K/L lebih rendah sebesar Rp41,41 miliar, dimana deviasi tertinggi pada belanja barang yang salah satu penyebabnya adalah masih terdapat blokir anggaran yang merupakan automatic adjustment.
“Deviasi realisasi TKDD sebesar Rp133,98 miliar lebih tinggi dibandingkan proyeksi,” pungkasnya.
Sebagai informasi, realisasi pendapatan APBN semester I/2022 secara nasional tercatat mencapai Rp1.317,2 triliun atau 58,1 persen terhadap target APBN 2022 dengan realisasi belanja sebesar Rp1.243,6 triliun atau 40 persen terhadap pagu atau terjadi surplus sebesar Rp73,6 triliun.
