Bisnis.com, BALIKPAPAN — Wakil Gubernur Kalimantan Timur menyebutkan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) menjadi titik awal kehadiran hilirisasi industri di Kaltim.
Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi menyebutkan hilirisasi industri di Kaltim merupakan persoalan nasional karena bukan menyangkut kebijakan Pemda Kaltim agar bisa membuat hilirisasi industri ada di Benua Etam.
“Makanya pemindahan IKN itu menjadi starting point untuk hilirisasi industri,” ujarnya, Rabu (19/10/2022).
Kaltim yang menyumbangkan 10 persen nilai ekspor se Indonesia, kata Hadi, malah hilirisasi industri justru di Semarang, Surabaya dan Jakarta karena ketersediaan tenaga kerja yang murah.
“Ke depan pasar bebas yang tidak bisa kita intervensi terkait tenaga kerja,” pungkasnya.
Selain itu, efek berganda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara ke Kalimantan Timur (Kaltim) diharapkan memicu geliat ekonomi lewat pemerataan pembangunan tahun 2023.
Baca Juga
Hadi menyatakan pemindahan IKN secara bertahap akan membuat penduduk berpindah.
“Makanya selama 60 persen penduduk di Pulau Jawa, tidak akan terjadi ada pemerataan pembangunan. Ini harus dipindah, tapi kan tidak bisa dipaksa pemindahannya,” terangnya.
Dia mengklaim, Kaltim setiap tahunnya menyumbang devisa sekitar Rp500 triliun hingga Rp700 triliun untuk APBN, tapi karena anggaran yang kembali ke Kaltim dalam bentuk Dana Bagi Hasil (DBH) tidak sesuai yang diharapkan yaitu sebesar 50 persen.
“Mudah-mudahan dengan pemindahan IKN menjadi keputusan luar biasa akan terjadi perubahan skema pembangunan ekonomi dan sosial politik,” pungkasnya.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim, hasil industri menjadi sektor paling positif Kaltim sepanjang Agustus 2022 dengan mencatat kenaikan nilai ekspor sebesar 14,57 persen atau US$616,87 juta dibandingkan bulan sebelumnya yang hanya mencatatkan angka US$538,42 juta.
Secara kumulatif nilai ekspor Kalimantan Timur Januari - Juli 2022 mencapai US$23,30 miliar atau Rp355,94 triliun, naik 71,36 persen dibanding periode yang sama tahun 2021.
Sedangkan, ekspor non migas secara kumulatif mencapai US$21,44 miliar atau Rp331,18 triliun, naik 65,56 persen jika dibanding dengan periode yang sama tahun sebelumnya.
