Cari berita
  • facebook
  • twitter
  • instagram
  • youtube
Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia tokotbisnis Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Delapan Daerah dan 441 Desa di Kaltim Berhak Dana dari World Bank

Kedelapan daerah tersebut adalah Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.
M. Mutawallie Syarawie
M. Mutawallie Syarawie - Bisnis.com 08 November 2022  |  22:40 WIB
Delapan Daerah dan 441 Desa di Kaltim Berhak Dana dari World Bank
Gas CO2. Ilustrasi. - Ist
Bagikan

Bisnis.com, BALIKPAPAN — Sebanyak delapan kabupaten kota di Provinsi Kalimantan Timur berkesempatan menerima kucuran dana dari World Bank (Bank Dunia) senilai total US$22,9 juta.

Staf Khusus Gubernur Kaltim Bidang Lingkungan dan Penurunan Emisi Stephi Hakim menyatakan kedelapan kabupaten/kota tersebut adalah Kabupaten Berau, Kutai Barat, Kutai Kartanegara, Kutai Timur, Mahakam Ulu, Paser, Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan.

Dia menambahkan, ada kemungkinan jumlah kabupaten/kota dan desa tersebut bertambah pada pembayaran tahap kedua. "Iya ada kemungkinan bisa nambah tergantung nanti pada perhitungan monitoring kedua," ujarnya melalui pesan singkat, Selasa (8/11/2022).

Jika dirinci, untuk pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten mendapat dana responsibility sebesar US$5,22 juta, dana performance untuk pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan sebanyak 441 desa sebesar US$13,58 juta dan award kepada 441 desa senilai US$2,09 juta.

“Saya ingin mengucapkan selamat kepada semua pihak dalam kontribusi untuk pengurangan emisi di tingkat nasional dan global,” ujar Gubernur Kaltim Isran Noor saat Expose Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Berbasis Lahan Dengan Skema Forest Carbon Partnership Facility – Carbon Fund Provinsi Kaltim di Balikpapan..

Isran mengungkapkan bahwa, berdasarkan informasi (22/10) uang tersebut telah berada di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) sehingga pembayaran kontrak sudah dapat disampaikan.

“Dalam rangka penyaluran, maka diperlukan lembaga perantara untuk edukasi dan pendampingan sehingga sesuai dengan perjanjian yang sudah dibuat bersama dan dapat memahami budaya lokal masyarakat Kaltim,” ungkapnya.

Selain itu, dia menambahkan lembaga perantara yang ditunjuk harus juga dapat bekerja sama dengan perusahaan daerah.

Sebelumnya, Republik Indonesia melalui Provinsi Kalimantan Timur berhasil menerima pembayaran pertama sebesar US$20,9 juta atau setara Rp320 miliar untuk pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK).

Hal tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara pertama di Kawasan Asia Timur Pasifik yang menerima Pembayaran Berbasis Kinerja (Performance-based Payment) dari program FCPF, dimana pembayaran secara penuh akan diberikan setelah finalisasi verifikasi oleh pihak ketiga (auditor independen).

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

kaltim emisi karbon balikpapan bank dunia
Editor : Miftahul Ulum
Bagikan

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Lainnya

Berita Terkini

Terpopuler

Banner E-paper
back to top To top