Realisasi PAD Naik 58,78 Persen, Provinsi Kalsel Ungkit Rasio Kemandirian Daerah

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Imam Subarkah menyatakan realisasi PAD Provinsi tercatat sebesar Rp3,19 triliun atau 74,55 persen dari pagu.
Pedagang makanan di pasar terapung di Sungai Barito/Indonesia Travel
Pedagang makanan di pasar terapung di Sungai Barito/Indonesia Travel

Bisnis.com, BALIKPAPAN ––  Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) meningkat 58,78 persen secara tahunan (YoY) pada kuartal III/2022.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kalsel Imam Subarkah menyatakan realisasi PAD Provinsi tercatat sebesar Rp3,19 triliun atau 74,55 persen dari pagu APBD 2022.

“Lebih tinggi dibandingkan dengan realisasi kuartal III/2021 sebesar Rp2,36 triliun atau 65,86 persen dari target APBD Perubahan 2021,” ujarnya dalam keterangan resmi, Kamis (29/12/2022).

Sebagaimana diketahui, total PAD Kalsel saat ini tercatat sebesar Rp17,10 triliun atau 58,78 persen dari pagu tahun 2022, atau meningkat dari pendapatan pada periode yang sama tahun lalu sebesar Rp15,93 triliun.

Dia menyebutkan, pendapatan terbesar bersumber dari penerimaan Hasil Pajak Daerah yang sebesar Rp2,69 triliun.

Kemudian, peningkatan PAD turut menaikkan rasio kemandirian daerah khususnya di level Provinsi yang meningkat menjadi 57,77 persen, lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu sebesar 51,10 persen.

“Hal ini menunjukkan bahwa sampai dengan kuartal III/2022, kemampuan Pemprov Kalsel semakin meningkat dalam membiayai kebutuhan pembiayaan daerahnya serta mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya pada tingkat Provinsi,” terang Imam.

Di sisi lain, indikator Kemandirian Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalsel cenderung menurun, dilihat dari turunnya pangsa PAD dalam Total Pendapatan Daerah sebesar 11,21 persen, dari sebelumnya 12,19 persen.

Secara spasial, realisasi pendapatan tertinggi secara nominal tercatat di Kabupaten Banjar yakni sebesar Rp1,31 triliun atau 65,47% dari target Pagu APBD.

Sedangkan, realisasi terendah terdapat di Kabupaten Balangan, yaitu sebesar Rp 588,10 miliar atau 33,10% dari target.

Adapun, Imam menuturkan bahwa menurunnya realisasi PAD disebabkan oleh penurunan Retribusi Daerah terutama pada komponen pelayanan kesehatan sejalan dengan melandainya kasus Covid-19.

“Selain itu, Lain-lain PAD yang sah juga mengalami penurunan antara lain disebabkan kas daerah yang berkurang dibandingkan dengan tahun lalu,” pungkasnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News


Editor : Ajijah
Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper