Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) tengah merancang solusi permanen untuk mengantisipasi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tahun 2023.
Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji menyatakan dengan memperkuat penegakan hukum, sejak tahun 2019 perusahaan yang terlibat dalam karhutla telah menjadi fokus utama di Kalbar.
“Sebanyak 157 perusahaan perkebunan telah menerima peringatan dan 67 di antaranya telah disegel izin operasionalnya,” ujarnya yang dikutip, Selasa (20/6/2023).
Selain penegakan hukum, solusi jangka panjang melalui pemanfaatan lahan gambut dengan penanaman tanaman atau sayuran juga telah mulai dilaksanakan.
Dalam hal ini, Sutarmidji mencontohkan kota Singkawang, di mana tanaman seperti keladi dan talas ditanam di lahan gambut.
Gubernur Sutarmidji juga menekankan pentingnya Indeks Desa Membangun (IDM) dalam mengukur dan meningkatkan resiliensi pedesaan terhadap Karhutla.
Melalui program ini, jumlah Desa Mandiri di provinsi tersebut telah meningkat dari satu menjadi 586 dalam empat tahun terakhir.
