Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) membeberkan sejumlah tantangan pembangunan dalam menjaga kondisi ketahanan nasional.
Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kaltim Yusliando menyatakan tantangan ini berkaitan dengan disparitas pembangunan, penurunan pendapatan daerah, urbanisasi dan migrasi penduduk, serta pemenuhan kebutuhan pangan di Benua Etam.
Yusliando mengatakan, tantangan pembangunan di Kaltim semakin kompleks seiring dengan ditetapkannya sebagian wilayah Kaltim yang akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
IKN memiliki target untuk mencapai nol persen kemiskinan, PDRB per kapita setara negara maju, dan rasio gini rendah. Namun, hal ini dapat menimbulkan disparitas antara pembangunan wilayah IKN dengan wilayah sekitar dan daerah mitra.
“Berkurangnya wilayah Kaltim terhadap penyesuaian wilayah IKN juga mengakibatkan adanya potensi penurunan pendapatan daerah, baik dari PAD maupun pendapatan transfer,” ujarnya yang dikutip, Jum'at (25/8/2023).
Oleh sebab itu, dia menyebutkan Kaltim butuh insentif penerimaan daerah dari Pemerintah Pusat sebagai kompensasi dari pengurangan wilayah tersebut.
Baca Juga
Selain itu, Yusliando mengungkapkan bahwa hadirnya IKN akan mendorong urbanisasi dan migrasi penduduk ke wilayah Kaltim yang menyebabkan naiknya kebutuhan konsumsi terhadap bahan pangan, sementara produksi pangan lokal masih belum mencukupi.
“Rasio pemenuhan beras di Kaltim saat ini masih 42,78 persen dan rasio pemenuhan daging merah masih 27,61 persen,” ungkapnya.
