Bisnis.com, BALIKPAPAN — Kalimantan Timur (Kaltim) dinilai memiliki potensi yang besar sebagai poros ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Hal ini didukung oleh berbagai faktor, seperti dominasi penduduk muslim, jumlah masjid dan pondok pesantren yang banyak, serta upaya sertifikasi halal di berbagai lini usaha.
Selain itu, kinerja perbankan syariah di Kaltim juga terus menunjukkan pertumbuhan positif, meski di tengah penurunan jumlah kantor perbankan dan unit usaha syariah di daerah tersebut.
Salah satu upaya untuk mendorong pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim, datang dari Bank Indonesia Provinsi Kaltim yang menyelenggarakan Festival Keuangan Ekonomi Syariah (FESyar) Kawasan Timur Indonesia (KTI) pada bulan Juli 2023 lalu.
Kegiatan ini berhasil mencatatkan transaksi sebesar Rp60,5 miliar dan meluncurkan website Halal Point sebagai pusat informasi pengembangan ekonomi syariah.
Bank Indonesia Kaltim juga melakukan berbagai inisiatif digitalisasi, seperti pelatihan bagi pondok pesantren dan UMKM syariah, digitalisasi zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (ZISWAF), peluncuran infaq drive thru, dan penggunaan QRIS oleh UMKM Industri Kreatif Syariah Indonesia (IKRA).
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kaltim, Budi Widihartanto, mengatakan bahwa Bank Indonesia Kaltim terus berkomitmen untuk mendukung pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim.
Baca Juga
“Kami berharap dengan adanya ekonomi dan keuangan syariah, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya dalam keterangan resmi, Rabu (4/10/2023).
Selain Bank Indonesia Kaltim, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya juga bersinergi dalam membangun ekosistem yang holistik dan berkelanjutan bagi pengembangan sektor bisnis dan usaha syariah.
Salah satunya adalah dengan mendirikan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) Kaltim yang telah disahkan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada awal bulan Agustus 2023.
Budi menyebutkan, KDEKS Kaltim diharapkan dapat memastikan adanya kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim. Pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltim, kata Budi, juga memiliki urgensi yang signifikan dalam konteks pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan.
Dengan adanya IKN, arus perputaran uang di wilayah Kaltim akan meningkat, yang menjadi peluang besar bagi lembaga keuangan syariah. Selain itu, pemerintah provinsi juga dapat memanfaatkan instrumen keuangan syariah sebagai sumber pendanaan pembangunan proyek strategis di daerahnya.
