Bisnis.com, BALIKPAPAN – Masyarakat pesisir di Kota Bontang, Kalimantan Timur, menghadapi kesulitan dalam mendapatkan pelayanan publik yang baik dari pemerintah daerah.
Wakil Ketua DPRD Bontang, Agus Haris, mengatakan bahwa pelayanan publik di wilayah pesisir sangat terbatas, terutama di bidang pendidikan.
Dia mencontohkan, masyarakat pesisir sulit mengakses fasilitas pendidikan mulai dari tingkat taman kanak-kanak hingga sekolah menengah atas yang ada di Kota Bontang.
“[Ini hal serius] dan perlu mempertimbangkan hal ini agar dapat bersaing hingga dengan negara lain,” ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (13/10/2023).
Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik mengakui bahwa regulasi daerah perairan pesisir masih belum sempurna.
“Penting bagi kami untuk duduk bersama membahas isu ini. Tidak ada yang tidak dapat kita diskusikan,” katanya.
Baca Juga
Dia menuturkan solusi yang memadai untuk mengatasi masalah regulasi daerah perairan pesisir ini, salah satunya adalah dengan komunikasi yang baik.
“Tentu saja, ribuan regulasi seringkali tidak dapat menyelesaikan masalah dengan baik. Namun, satu komunikasi yang efektif dapat membantu mengatasi masalah ini,” pungkasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
.jpg?w=300&h=221)
