Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik menekankan pentingnya kerja sama antar stakeholder dalam menjaga inflasi tetap di rentang target kisaran pada tahun mendatang.
Menurutnya, antara pemerintah, otoritas moneter, dan masyarakat turut andil dalam mengendalikan inflasi di wilayahnya.
“Inflasi adalah masalah yang kompleks yang membutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebijakan yang ada,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (14/12/2023).
Akmal mengatakan bahwa ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, dan sektor swasta untuk mengatasi inflasi.
Pertama, menggunakan instrumen kebijakan moneter, seperti suku bunga acuan, untuk mengatur permintaan agregat dan menekan kenaikan harga.
Kedua, mengelola kebijakan fiskal, seperti anggaran dan pajak, untuk menghindari pengeluaran pemerintah yang berlebihan yang dapat memicu inflasi.
Baca Juga
Akmal menyebutkan, pemerintah juga mengalokasikan dana untuk intervensi pasar dan penanganan dampak inflasi, seperti bantuan sosial dan subsidi.
Ketiga, melakukan pemantauan stok dan harga barang secara rutin oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), yang melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Bank Indonesia, Bulog, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perindag, dan Badan Pangan Nasional.
“TPID juga menggelar operasi pasar dan gerakan pangan murah untuk menjaga ketersediaan dan keterjangkauan barang pokok,” terang Akmal.
Keempat, mendorong peningkatan produksi barang dan jasa, terutama di sektor riil, untuk mengimbangi inflasi. Hal ini meliputi meningkatkan investasi, memperbaiki infrastruktur, dan mempromosikan produktivitas.
Kelima, mengatur harga barang pokok yang sensitif terhadap inflasi, seperti bahan bakar, makanan, dan obat-obatan, untuk mencegah lonjakan harga yang tidak wajar.
Keenam, bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas yang berpotensi menyebabkan inflasi, seperti beras, cabai, daging, telur, dan bawang, untuk memastikan kelancaran pasokan dan distribusi.
Ketujuh, melakukan pengawasan dan penegakan hukum di pasar untuk mencegah praktik-praktik yang merugikan konsumen, seperti monopoli, kartel, dan penipuan harga.
Terakhir, memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat tentang inflasi dan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan.
Adapun, Akmal berharap bahwa dengan upaya-upaya tersebut, inflasi di Kaltim dapat terkendali dan tidak melebihi target nasional.
“Masyarakat juga dapat berkontribusi dengan mengelola keuangan pribadi mereka dengan bijak, termasuk menghindari utang yang berlebihan dan menabung,” pungkasnya.
