Bisnis.com, SAMARINDA –– Kegiatan ekonomi di Kalimantan Timur (Kaltim) semakin tinggi seiring dengan pembangunan di Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek-proyek strategis nasional lainnya.
Namun, hal ini juga berdampak pada kenaikan harga pangan dan transportasi di wilayah tersebut.
Untuk itu, tim pengendalian inflasi daerah (TPID) Kaltim bersama dengan Bank Indonesia (BI) terus berupaya untuk menjaga stabilitas inflasi, khususnya terkait komoditas bahan pokok penting (bapokting) seperti cabai dan beras.
Menurut data BI, Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan dua kota IHK di Kaltim pada periode November 2023 tercatat mengalami inflasi sebesar 0,37% (mtm), atau sebesar 3,30% (yoy) atau 3,06% (ytd).
Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan IHK nasional sebesar 0,38% (mtm). Kelompok makanan, minuman, dan tembakau masih menjadi penyumbang inflasi tertinggi di Kaltim. Lima andil inflasi Kaltim terbesar adalah cabai rawit, angkutan udara, emas perhiasan, beras, dan kangkung.
Kepala Perwakilan BI Kaltim Budi Widihartanto mengatakan bahwa kenaikan harga komoditas bapokting seperti cabai rawit dan beras disebabkan oleh terbatasnya stok di pasaran. Sementara itu, kenaikan tarif angkutan udara dipicu oleh kenaikan harga avtur.
Baca Juga
Di sisi lain, penurunan harga kacang panjang, ikan tongkol, ikan layang, dan udang basah serta penurunan harga bensin menjadi penyumbang deflasi pada periode November 2023.
“Untuk menjaga stabilitas inflasi di Provinsi Kaltim, BI melalui TPID se-Kaltim terus melakukan upaya pengendalian inflasi melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP),” ujarnya Budi dalam keterangan resmi, Minggu (3/12/2023).
Salah satu kegiatan GNPIP yang dilakukan oleh TPID adalah Gerakan Pangan Murah (GPM) yang berlangsung pada 7-11 November di Kota Samarinda. GPM ini bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga bapokting seperti cabai dan beras.
Selain itu, TPID juga memberikan bantuan distribusi pangan untuk membantu pengiriman komoditas seperti cabai, cabai rawit, dan komoditas pokok lainnya untuk kegiatan GPM Samarinda.
Budi juga menyebutkan, TPID Provinsi Kaltim melakukan rapat koordinasi TPID pada 16 November 2023, serta TPID Kota Samarinda melakukan rapat koordinasi TPID pada 13-16 November 2023.
Rapat-rapat ini bertujuan untuk menjaga komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait dalam pengendalian inflasi. Selain itu, BI bersama dengan TNI juga melaksanakan Gerakan Tanam Cabai bersama di enam Kodim se-Kaltim dengan komoditas cabai rawit guna menjaga ketersediaan stok komoditas tersebut.
Selanjutnya, TPID juga akan melaksanakan kegiatan high level meeting (HLM) TPID di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang salah satunya berfokus pada pengelolaan BBM subsidi oleh Pertamina kepada masyarakat.
Hal ini perlu dilakukan untuk mengurangi antrian dan menambah pasokan BBM subsidi karena semakin tingginya kegiatan ekonomi di Kaltim. “Hal ini menjadi hal penting agar potensi kenaikan inflasi di sektor transportasi relatif terkendali,” tutur Budi.
Ke depannya, TPID Provinsi Kaltim akan terus berkolaborasi dalam menjalankan program pengendalian inflasi melalui strategi 4K, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, kualitas, dan komunikasi.
Melalui inflasi yang terkendali, Budi berharap dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Kaltim menuju masyarakat yang lebih sejahtera.
