Bisnis.com, BALIKPAPAN –– Konflik lahan perkebunan di Kalimantan Timur (Kaltim) mengalami penurunan pada tahun 2023.
Dari 48 kasus yang terjadi pada tahun 2022, terdapat 20 kasus pada 2023 dan hanya 13 kasus yang berhasil ditangani oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Kaltim.
Kendati demikian, tantangan terus berlanjut karena pada bulan Februari 2024, sudah ada 20 kasus potensial konflik yang muncul di berbagai kabupaten/kota.
Kepala Disbun Kaltim Ahmad Muzakkir mengatakan bahwa pihaknya terus berkoordinasi dengan dinas perkebunan di kabupaten/kota, perusahaan perkebunan, dan masyarakat untuk menyelesaikan konflik lahan perkebunan secara damai dan adil.
“Konflik perkebunan lebih dominan terkait dengan masalah lahan dan implementasi kewajiban perusahaan yang belum maksimal,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (12/2/2024).
Dia menambahkan bahwa pada tahun 2024, Disbun Kaltim akan memprioritaskan penanganan 9 kasus konflik.
Baca Juga
Adapun, dia menegaskan penyelesaian konflik lahan perkebunan dengan menggunakan pola penyelesaian konflik secara hukum, namun kami lebih mengutamakan musyawarah mufakat antara masyarakat dengan perusahaan.
“Disbun Provinsi Kaltim dan dinas yang membidangi perkebunan di kabupaten berkomitmen untuk mengedepankan mediasi dalam menyelesaikan konflik perkebunan di Kaltim,” pungkasnya.
