Bisnis.com, BALIKPAPAN — Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat (Pemprov Kalbar) menerapkan Kartu Kredit Pemerintah Daerah untuk mempercepat proses belanja daerah, yang diharapkan dapat mempercepat perputaran ekonomi regional.
Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat, Mohammad Barri menyatakan pentingnya partisipasi aktif peserta dalam perencanaan dan implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah.
“Kami mengajak semua TP2DD di Kalimantan Barat untuk bekerja sama dalam mendorong perkembangan teknologi finansial, demi kemajuan ekonomi digital kita,” ujarnya yang dikutip, Selasa (23/4/2024).
Sebagaimana diketahui, harapan untuk meningkatkan implementasi elektronifikasi transaksi pemerintah daerah ke kategori digital pada tahun 2024 kian menggebu.
Seluruh Perangkat Daerah di Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten/Kota diminta untuk mengimplementasikan elektronifikasi transaksi dalam semua jenis belanja dan pendapatan daerah.
“Elektronifikasi transaksi telah menjadi tulang punggung dalam modernisasi bisnis di era digital, mengubah cara kita melakukan transaksi sehari-hari,” ujar Barri.
Baca Juga
Dengan adanya elektronifikasi, masyarakat kini dapat menikmati transaksi finansial yang lebih nyaman dan efisien melalui aplikasi dompet digital dan perbankan di smartphone, mengurangi kebutuhan akan uang tunai fisik.
Barri menekankan pentingnya memperluas jangkauan hotspot area digital ke daerah perbatasan dan pedesaan untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi bertransaksi, serta mempercepat aliran uang dalam ekonomi.
“Kami berharap pada tahun 2024, digitalisasi di daerah ini sudah terakomodir sepenuhnya, dan kami dapat mencapai standar terbaik hingga tingkat nasional,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemprov Kalbar telah dianugerahi sebagai Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Provinsi Terbaik 1 wilayah Kalimantan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
