Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menghadapi sejumlah tantangan dalam mempercepat realisasi belanja daerah di sisa paruh kedua 2024.
Permasalahan ini terutama disebabkan oleh adanya pergeseran anggaran yang hanya dapat dieksekusi setelah disahkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2024.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Ujang Rachmad menyatakan pergeseran dan penambahan anggaran tersebut memerlukan proses entri Rencana Umum Pengadaan (RUP) dalam Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), yang kerap terhambat oleh kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
“SKPD dengan pagu besar baru melakukan tanda tangan kontrak sehingga belum ada progres yang signifikan dan masih adanya pergeseran anggaran kas untuk pelaksanaan kegiatan sehingga mempengaruhi serapan anggaran. (progres belanja) hingga akhir Agustus hanya mencapai 50,01%,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (3/9/2024).
Dia menegaskan bahwa strategi belanja untuk paruh kedua tahun 2024 akan difokuskan pada pembaruan data anggaran setelah pengesahan Nota Keuangan P-APBD 2024.
"Pemprov Kaltim mendorong SKPD untuk segera menyelesaikan entri RUP di SIRUP serta melakukan tender dini sebelum penetapan P-APBD 2024," tegasnya.
Baca Juga
Selain itu, Pemprov Kaltim juga akan meningkatkan monitoring terhadap progres pemilihan SKPD yang akan dilakukan setiap dua minggu.
Langkah-langkah ini diharapkan bisa memacu realisasi belanja tahun anggaran 2024 dengan hasil yang optimal kendati tantangan besar masih menanti, mengingat SKPD harus berakselerasi dalam waktu yang relatif singkat.
