Bisnis.com, BALIKPAPAN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto ibarat pedang bermata dua bagi Kalimantan Timur (Kaltim).
Pasalnya, Benua Etam tengah bergelut untuk memastikan ketersediaan bahan pangan lokal demi menyukseskan program ambisius berskala nasional tersebut.
Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan kekhawatiran ini datang lantaran Kaltim selama ini masih mengandalkan daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan.
"Ini tantangan buat kita. Terlebih Kaltim selama ini bahan pangannya bergantung dengan daerah lain," ujar Akmal Malik.
Akmal turut menyoroti perhitungan Badan Gizi Nasional (BGN) terkait harga per porsi MBG yang dinilai kurang relevan dengan kondisi riil di Kaltim.
Menurutnya, patokan harga dari BGN sebesar Rp12.000 per porsi belum bisa memotret kondisi Kaltim dengan benar, di mana harga riil per porsi diperkirakan bisa mencapai Rp17.000.
Baca Juga
Lebih lanjut, Akmal dengan lugas menegaskan urgensi bagi Kaltim untuk berdikari dalam hal pangan.
"Ke depannya, supaya tidak mahal biaya hidup kita. Kaltim jangan lagi datangkan bahan-bahan pangan dari seberang," tegasnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, menjelaskan bahwa program yang menelan anggaran Rp71 triliun itu efektif bergulir mulai Februari 2025.
"Program nasional ini menargetkan pemberian makanan bergizi kepada 82,9 juta jiwa, mencakup anak-anak sekolah dari PAUD hingga SMA, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita," jelasnya.
Secara spesifik, Tigor mengungkapkan data penerima manfaat MBG di Kaltim mencapai 1,2 juta jiwa, yang tersebar di sepuluh kabupaten dan kota.
"Untuk menjangkau seluruhnya, diperlukan setidaknya 450 satuan layanan yang tersebar di seluruh Kaltim," katanya.
Adapun, Tigor menuturkan setiap hari, satu satuan layanan idealnya memasak 300 kg sayur mayur.
"Untuk itu, diperlukan minimal 50 orang yang akan melayani sekitar 3.000 orang setiap harinya," pungkasnya.
.jpg?w=300&h=221)
