Bisnis.com, BALIKPAPAN– Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) berencana menggelar retret bagi seluruh pimpinan OPD pasca Idulfitri.
Langkah ini diambil guna meningkatkan efektivitas dan sinkronisasi kinerja seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang solid dan responsif.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas'ud menyatakan sistem pelaksanaan retret ini masih dalam tahap finalisasi.
“Kita laksanakannya di Kalimantan Timur nanti. Sementara kita gojlok ya kapan bisa dilaksanakan, paling tidak mungkin setelah Idulfitri,” ujarnya baru-baru ini.
Menurutnya, retret ini dilakukan guna memastikan setiap OPD memahami betul arah kebijakan pembangunan dan berkontribusi secara optimal untuk kemajuan Kaltim.
Lebih lanjut, Rudy menekankan bahwa sinergitas antar OPD menjadi kunci keberhasilan program-program prioritas Pemprov Kaltim, termasuk program ‘Gratispol’ yang digadang-gadang sebagai lokomotif peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga
Rudy menegaskan, program ‘Gratispol’ yang berakar pada semangat Asta Cita Presiden Prabowo bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, serta mengakselerasi hilirisasi industri dan digitalisasi di Kaltim.
Kendati demikian, optimisme ini diiringi dengan kesadaran akan pentingnya pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel.
Rudy menyebutkan Pemprov Kaltim akan mengambil kebijakan berani dengan meniadakan rapat-rapat di hotel dan memangkas habis anggaran perjalanan dinas secara signifikan, mencapai angka 50 hingga 70 persen.
“Efesiensi tetap kita jalankan, pelaksanaan kegiatan efisiensi tidak ada lagi rapat-rapat di hotel, semuanya rapatnya di kantor-kantor milik Pemprov. Jadi tetap efisiensi perjalanan dinas pun juga minimum dipotongnya lima puluh persen, mungkin kalau memang masih bisa ditambah tujuh puluh persen, dicukupkan tujuh puluh persen,” tegasnya.
Terkait dengan posisi Pelaksana Tugas (PLT) di beberapa dinas, Rudy menegaskan komitmennya untuk menerapkan sistem merit dalam penempatan pegawai.
“Proses profiling dan penempatan pegawai akan dilakukan berdasarkan kompetensi, mengedepankan prinsip the right man, the right job, and the right place,” jelasnya.
Adapun, dia menuturkan tim panel seleksi akan dibentuk untuk memastikan proses ini berjalan transparan dan profesional, dan diharapkan dapat terlaksana secepatnya untuk mengisi kekosongan jabatan dan memperkuat struktur organisasi OPD.
