Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan mengambil sikap tegas terhadap potensi praktik pungutan liar (pungli) di lingkungan pendidikan.
Wali Kota Balikpapan, Rahmad Mas'ud, melarang sekolah melakukan pungutan di luar ketentuan resmi dan mengancam akan menjatuhkan sanksi tegas bagi yang melanggar.
"Saya menegaskan kembali, tidak boleh ada lagi sekolah yang melakukan pungutan liar (pungli). Sekolah yang terbukti melakukannya akan dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku," ujar Rahmad Mas'ud di Balikpapan, Jumat (2/5/2025).
Rahmad menyebut bahwa pungli adalah segala bentuk penarikan biaya kepada siswa atau orang tua yang tidak memiliki dasar regulasi yang jelas dari pemerintah.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan adanya laporan awal mengenai pungutan untuk kegiatan seperti wisuda atau studi tur. Isu tersebut telah ditindaklanjuti melalui Dinas Pendidikan.
"Sudah saya sampaikan melalui dinas pendidikan, ingat ya kita punya komitmen yang sama. Jangan sampai ada orang tua merasa keberatan," kata Rahmad.
Baca Juga
Pemerintah Kota Balikpapan juga membuat garis batas yang jelas antara pungutan inisiatif sekolah yang dilarang dengan kesepakatan yang murni berasal dari komite sekolah (forum orang tua siswa).
Menurutnya, kesepakatan antarorang tua melalui komite untuk kegiatan di luar tanggung jawab pemerintah atau Dinas Pendidikan tidak termasuk dalam ranah pengawasan langsung pemerintah kota.
"Kesepakatan komite untuk kegiatan di luar tanggung jawab pemerintah atau Dinas Pendidikan bukanlah ranah pengawasan kami," tutur Rahmad.
Di sisi lain, Rahmad menyampaikan program seragam gratis yang telah berjalan selama 3 tahun di Balikpapan akan ditingkatkan lagi.
Meskipun evaluasi formal belum dipaparkan, pemerintah kota berkomitmen menambah jumlah jenis seragam gratis dari 3 menjadi 5 item.
"Tadinya dari 3 seragam gratis, kan ini ada 5 seragam. Bagaimana nanti kami coba akan fokuskan, mereka akan gratis semua," ucapnya.
Sementara itu, Rahmad mengungkapkan terkait penyediaan seragam tambahan di luar program gratis, seperti batik khas sekolah atau seragam pengganti karena pertumbuhan fisik anak, sekolah diberi lampu hijau dengan syarat mutlak tidak memberatkan siswa maupun orang tua.
Fleksibilitas ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan siswa tanpa menimbulkan beban finansial baru bagi orang tua.
Adapun, Rahmad menuturkan Pemerintah Kota Balikpapan juga akan menjalin kolaborasi dengan pemerintah provinsi terkait program Gratispol dari tingkat Pemprov Kaltim. "Ya, nanti kita kolaborasikan nanti," pungkas dia.
