Bisnis.com, BALIKPAPAN – Proyek strategis pembangunan fisik Bendali (bendungan kendali) Ampal Hulu di Balikpapan menghadapi ketidakpastian pendanaan.
Pasalnya, Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV Samarinda memastikan tidak ada alokasi anggaran untuk tahun 2025.
Kondisi ini berpotensi menghambat kelanjutan proyek vital pengendalian banjir yang telah mencapai progres pengerukan 14,17%.
Kepala BWS Kalimantan IV Samarinda, Yosiandi Radi Wicaksono, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menunggu kepastian postur anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk tahun 2026.
"Sekarang kami belum tahu postur anggaran Kementerian PU pada 2026, hanya usulan sudah masuk. Kami belum ada kegiatan di Bendali Ampal Hulu pada 2025," kata Yosiandi Radi Wicaksono dalam keterangan resmi, Rabu (28/5/2025).
Lebih lanjut, Yosiandi mengindikasikan kemungkinan pengalihan sumber pendanaan jika anggaran pusat tidak tersedia.
Baca Juga
"Sepertinya nanti akan kami diskusikan lagi, kalau dari Kementerian PU belum dapat prioritas anggaran akan kami tawarkan ke APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) untuk menangani," ucap Yosiandi.
Keterlambatan proyek ini merupakan akumulasi dari berbagai faktor eksternal yang saling berkaitan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air dan Drainase Dinas PU Kota Balikpapan, Jen Supriyanto, menjelaskan usulan kepada BWS telah diajukan Pemerintah Kota Balikpapan sejak tahun lalu, tapi mengalami berbagai kendala teknis.
"Usulan kepada BWS telah diajukan sejak tahun lalu, namun mengalami penundaan akibat pandemi COVID-19 hingga isu IKN. Harapannya, pembangunan dapat dimulai tahun depan seiring dengan selesainya proses pembebasan lahan," ucapnya.
Kendati terkendala pendanaan, progres pembebasan lahan Bendali Ampal Hulu menunjukkan perkembangan yang positif.
Dari rencana total 10 hektare yang dibutuhkan, sekitar 9,4 hektare telah berhasil dibebaskan berdasarkan data Badan Pertanahan Nasional (BPN).
"Untuk pembebasan lahan, dari rencana total 10 hektare, saat ini 9,4 hektare telah berhasil dibebaskan sesuai data BPN. Terdapat 9 petak lahan yang proses ganti ruginya belum selesai dengan warga, namun uang ganti rugi telah dititipkan ke pengadilan," ujar Jen.
Dengan demikian, Jen menyebutkan pekerjaan di area tersebut sudah dapat dilanjutkan mengingat lebih dari 98% lahan telah dibebaskan secara de jure.
Kemudian, sisa lahan yang belum bebas hanya tersebar dalam jumlah minimal, sehingga tidak akan menghambat pelaksanaan konstruksi secara signifikan.
Dari sisi perencanaan teknis, Jen memaparkan pihaknya telah berkomunikasi intensif dengan BWS dan berhasil mengidentifikasi sejumlah titik strategis pengerjaan.
Saat ini terdapat dua titik perencanaan utama, termasuk satu titik tambahan seluas 1 hektare dari lahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Grand City milik Sinar Mas yang akan dikembangkan secara terintegrasi.
Jen merinci, progres fisik pengerukan yang telah mencapai 14,17% itu menunjukkan volume sekitar 14.000 meter kubik dari total target 60.000 meter kubik.
Berdasarkan kajian teknis yang telah dilakukan, area seluas 4 hektare diproyeksikan memiliki kapasitas tampung sekitar 120.000 meter kubik air.
Adapun dia menuturkan fungsi utama bendali itu nantinya adalah sebagai tampungan air sementara untuk mengurangi dampak banjir dengan dibekali sistem pengendalian yang memadai, mengingat sebelumnya aliran air di lokasi tersebut hanya berupa aliran biasa.
