Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur diminta membuat kebijakan khusus terhadap dunia kedokteran dan tenaga medis di Kaltim.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Mursidi Muslim mengatakan pemerintah agar membuat kebijakan khusus terhadap dunia kedokteran dan tenaga medis di Kaltim seiring mulai berjalannya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).
"Ada sejumlah kekhawatiran dari dokter maupun calon dokter dan tenaga medis berkaitan dengan MEA. Mereka mengkhawatirkan dengan lebih diutamakannya para dokter maupun tenaga medis yang bersertifikat dari luar negeri yang nantinya akan berbondong-bondong masuk ke Indonesia, khususnya Kaltim," ujarnya dalam situs resmi DPRD Kaltim, Jumat (15/1/2016).
Menurutnya, apabila tak ada kebijakan terkait dengan hal tersebut maka dikhawatirkan akan tercipta persaingan yang kurang sehat dan akan mengancam dokter dan tenaga medis di Kaltim.
Dia menambahkan para tenaga lokal mungkin akan terlempar ke perbatasan dan pedalaman, sedangkan tenaga dokter asing memenuhi mayoritas rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta.
"Informasi yang berkembang para dokter asing enggan ditempatkan di perbatasan dan pedalaman. Dengan mengantongi sertifikat bertaraf internasional tentu mereka meminta sejumlah fasilitas utama kepada rumah sakit dimana mereka bekerja," katanya.
Mursidi"Program jangka panjangnya adalah dengan meningkatkan SDM dan yang tidak kalah pentingnya adalah program jangka pendek yakni adanya komitmen pemerintah untuk tidak mendatangkan tenaga medis maupun dokter asing yang sifatnya permanen," tutur Mursidi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
