Bisnis.com, PONTIANAK – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang dipilih menjadi koordinator aksi Governors Climate and Forest Task Force (GCF) akan mulai menerapkan 12 rencana aksi pada tahun ini.
Ke-12 rencana aksi tersebut merupakan hasil kesepakatan konferensi tingkat internasional di Brasil pada 2015, dan akan diterapkan mulai tahun ini. Kalbar merupakan koordinator 6 provinsi di Indonesia untuk melaksanakan deklarasi tersebut.
Dari keterangan pers yang diterima Bisnis, Gubernur Kalbar Cornelis mengutarakan, sebagai koordinator nasional satuan tugas GCF ke 12 rencana aksi itu untuk mengurangi deforestasi sebagai upaya mengendalikan perubahan iklim.
“Kesepakatan itu bertujuan untuk memotori semua pihak guna memperhatikan secara lebih serius keadaan iklim dunia, salah satunya menjaga kelestarian hutan yang bisa menjaga iklim di dunia,” kata Cornelis, belum lama ini.
Dia menyatakan, komitmen Kalbar menjaga betul agar hutan-hutan tidak dibuka lagi secara besar-besaran kendati pembukaan harus dilakukan secara hati-hati.
Pemaparan itu, disampaikan Cornelis di Hotel Le Meridien Jakarta didampingi langsung Bupati Kubu Raya H. Rusman Ali, dan Kepala Dinas Kehutanan Marcellus.
“Kalbar memiliki wilayah yang luas yakni satu setengah kali luas pulau Jawa dan kami telah mulai bekerjasama dengan pihak swasta membangun kabupaten hijau berkelanjutan dengan berfokus pada transformasi rantai pasokan kelapa sawit.”
Sehingga semua produk keluaran minyak sawit dapat berkelanjutan.
Pada pelaksanaan deklarasi Rio Branco ditandatangani oleh 29 negara bagian dan provinsi dari Brasil, Meksiko, Nigeria, Pantai Gading, Peru, Spanyol, Amerika Serikat dan Indonesia. Lebih dari 25% dari hutan tropis dunia berada di provinsi negara penandatangan CGF.
Kesepakatan Rio Branco adalah komitmen untuk mengurangi deforestasi sebesar 80% dapat tercapai pada 2020, dengan menggunakan rujukan deforestasi 2001-2009.
Indonesia sendiri menargetkan, pengurangan deforestasi dari rata-rata 323.749 Hektare menjadi rata-rata 64,749 ha per tahun.
