Bisnis.com, PONTIANAK – Direktorat Jenderal Perbendaharaan minta kepada perangkat kerja daerah di Kalimantan Barat memiliki perencanaan yang matang dalam menyusun penggunaan anggaran dan penerimaan negara yang tahun ini memiliki gap besar.
Kepala Kanwil Perbendaharaan Kalbar Supendi mengatakan, dana APBN yang ditransfer ke Kalbar mencapai Rp19,1 triliun baru terealisasi 33,33%, sementara penerimaan untuk negara sebesar Rp9,1 triliun dan baru terealisasi Rp1,92 triliun atau sebesar 20,9% berdasarkan data per 9 Mei 2016.
“Kalbar ini selalu tekor antara DIPA dan serapan anggaran itu jauh sekali sehingga daerah lain di Indonesia harus mensubsidi Kalbar. Apalagi produk domestik regional bruto (PDRB) Kalbar paling besar di konsumsi rumah tangga yang mencapai 55%,” kata Supendi kepada Bisnis, belum lama ini.
Adapun rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), kata dia, untuk belanja pegawai sebesar terserap Rp1,2 triliun atau sebesar 34% dari pagu sebesar Rp2,9 triliun, belanja barang terserap 16,9% atau sebesar Rp589 miliar dari pagu senilai Rp3,49 triliun.
“Belanja modal 11,4% dari target Rp2,69 triliun telah terealisasi sebesar Rp308,2 miliar dan belanja sosial belum terealisasi satu rupiah pun dari pagu senilai Rp23,1 miliar.”
Sementara, untuk APBN yang telah ditransfer ke daerah rinciannya yakni, Dana Alokasi Umum (DAU) senilai Rp4,8 triliun atau sebesar 41,40% dari total Rp11,6 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) yang sudah ditransfer senilai Rp185,8 miliar atau sebesar 23,3% dari target Rp797 miliar.
“Dana Alokasi Khusus terealisasi sebesar 12,2% atau senilai Rp336 miliar dari target 2,7 triliun, dana insentif daerah telah kami transfer Rp50 miliar atau sebesar 66,9% dari target 74,7 miliar dan dana desa saya belum up date tapi mungkin sudah 40%.”
Supendi berharap satuan kerja di provinsi ini melakukan penyusunan anggaran sesuai dengan perencanaan yang baik. Dia mengutarakan, ditemukan masih ada satker yang mengcopy draft belanja dan serapan anggaran dari tahun-tahun sebelumnya.
“Termasuk juga melakukan revisi berulang kali itu kan berarti perencanaan tidak matang. Kesulitan lain, saat kami undang (pembahasan alokasi anggaran) bukan pengambil keputusan yang datang ini menjadi sulit.”
Kepala Bank Indonesia Perwakilan Kalbar Dwi Suslamanto mengatakan, belanja negara tidak boleh terlambat. Pasalnya, kata dia, pengerjaan infrastruktur yang cepat maka dapat menekan ongkos produksi setiap sektor seperti transportasi, distribusi barang dan jasa.
“Peran belanja modal daerah menjadi penting, pengusaha bisa bayar gaji, kemudian gaji untuk mengembangkan usaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) dan pertumbuhan ekonomi tumbuh,” ujarnya.
Oleh karena itu, Dwi berharap dengan adanya kesepakatan antara Kanwil Perbendaharaan dan Bank Indonesia dalam hal pertukaran data fiskal dan kajian regional bisa dijadikan alat bagi pemerintah daerah mengambil keputusan yang cepat dan tepat.
“Dengan adanya kesepakatan pertukaran data bisa mempercepat pengambilan keputusan untuk tidak mendorong belanja (infrastruktur dan modal) di akhir-akhir periode).”
