Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

Genjot Penerimaan Daerah, Pemkot Balikpapan dan KKP Pratama Bersinergi Lakukan Pemetaan

Pemerintah Kota Balikpapan dan KPP Pratama Balikpapan bersinergi dalam pemetaan potensi pajak untuk menggenjot penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak atas PPh pasal 21, 25, dan 29.
Nadya Kurnia
Nadya Kurnia - Bisnis.com 19 Oktober 2016  |  02:20 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

Bisnis.com, BALIKPAPAN- Pemerintah Kota Balikpapan dan KPP Pratama Balikpapan bersinergi dalam pemetaan potensi pajak untuk menggenjot penerimaan daerah dari dana bagi hasil pajak atas PPh pasal 21, 25, dan 29.

KPP Pratama Balikpapan berharap pemerintah kota dapat menyelaraskan data kegiatan usaha yang telah terdaftar dengan data yang dimiliki oleh kantor pajak, untuk menyesuaikan kegiatan usaha mana saja yang masih bisa digali potensi penerimaan pajaknya.

"Kalau penerimaan dari PPh pasal 21 [badan] serta PPh pasal 25 dan 29 untuk orang pribadi bisa dimaksimalkan, nanti dana bagi hasil untuk daerah dari penerimaan pajak itu juga semakin besar. Proporsi bagi hasilnya sudah ditentukan oleh kementerian dan sudah berlaku lama," tutur Kepala Bidang Data dan Penggalian Potensi Perpajakan Kanwil DJP Kaltimra Chairul, Selasa (18/10/2016).

Pembagian dana bagi hasil atas penerimaan PPh pasal 21, 25, dan 29 itu telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.101/PMK 02/2006. Dalam beleid itu disebutkan besaran yang diterima oleh pemda adalah 20%, dengan rincian 12% untuk kabupaten dan kota, dan 8% provinsi yang bersangkutan.

Chairul berpendapat potensi pajak dari ketiga sumber itu akan bermanfaat bagi pemkot sebagai sumber pendapat alternatif selain dana bagi hasil migas dan batu bara yang selama ini selalu diandalkan untuk menopang struktur keuangan pemerintahan.

Wali Kota Balikpapan Rizal Effendi pun mendukung pelaksanaan pemetaan potensi pajak tersebut. Menurutnya, dengan data yang dihasilkan itu kantor pajak dapat mendata sumber-sumber penerimaan yang selama ini belum digali secara maksimal.

Dia juga berharap kantor pajak dapat menindaklanjuti persoalan wajib pajak badan yang terdaftar di kota lain, padahal kegiatan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan dominan berada di Kalimantan Timur. Permasalahan ini, kata dia, seringkali dikeluhkan oleh kepala-kepala daerah di Kaltim.

"Kami akan adakan pertemuan teknis secara internal agar datanya dilengkapi lagi. Kalau ada badan usaha yang mengurus izin kan biasanya ketahuan apakah punya NPWP atau tidak, dan terdaftarnya di mana. Ini dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah juga, data potensi yang ada bisa dimaksimalkan," tutup Rizal.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

pph pendapatan daerah
Editor : Gita Arwana Cakti
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top