Bisnis.com, BALIKPAPAN - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti konflik lahan yang ada di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) akibat birokrasi pertanahan.
Ombudsman menemukan kasus pertanahan di kedua daerah di Kalimantan Timur tersebut cukup tinggi terkait dengan sumber daya alam, seperti batu bara.
Hal itu diungkapkan Yustus M, Senior Assistant Ombudsman yang juga Koordinator Tim Empat Bidang Penyelesaian Laporan, saat berkunjung ke DPRD Balikpapan, Kamis (20/10/2016).
Sebelumnya, mereka sudah melakukan kunjungan ke Pemkab Kukar dan Kutim.
Menurut Yustus, pihaknya tengah mengadakan systemic review terkait laporan-laporan masyarakat mengenai sistem regulasi dalam hal pelayanan khusus izin-izin lokasi yang diberikan oleh pemda dan hak guna usaha yang diberikan Badan Pertanahan Nasional.
"Sampai hari ini laporan terkait pertanahan itu tinggi. Salah satu penyebabnya adalah konflik lahan. Daerah-daerah yang cukup tinggi konflik lahannya adalah Kalimantan Timur, seperti Kukar dan Kutim."
Hasil kunjungan itu nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan penelitian sehingga dapat dikeluarkan rekomendasi agar konflik terkait lahan bisa diminimalkan.
Menurut dia, Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus terhadap konflik pertanahan sehingga Ombudsman bertandang ke beberapa daerah untuk mengambil sampel. Hasilnya akan didiskusikan dalam focus group discussion (FGD) di Jakarta.
"Kami lihat dari sisi pemberian izin lokasi lebih banyak dari Kukar dan Kutim, sehingga Ombudsman dalam rangka preventif juga memberi masukan untuk mereka supaya menata dalam sisi administrasi maupun SOP agar ke depan tidak menimbulkan masalah lagi."
Hasil FGD tersebut akan dijadikan rujukan kepada pemerintah untuk menata birokrasi pertanahan, terutama di daerah-daerah tambang dan kebun yang rawan konflik lahan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
