Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group bisnis tv bisnismuda

Kutai Kartanegara dan Kutai Timur Jadi Sorotan Ombudsman

Ombudsman menemukan kasus pertanahan di kedua daerah di Kalimantan Timur tersebut cukup tinggi terkait dengan sumber daya alam, seperti batu bara.
Newswire
Newswire - Bisnis.com 21 Oktober 2016  |  08:51 WIB
Ilustrasi - Antara Foto
Ilustrasi - Antara Foto

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Ombudsman Republik Indonesia menyoroti konflik lahan yang ada di Kutai Kartanegara (Kukar) dan Kutai Timur (Kutim) akibat birokrasi pertanahan.

Ombudsman menemukan kasus pertanahan di kedua daerah di Kalimantan Timur tersebut cukup tinggi terkait dengan sumber daya alam, seperti batu bara.

Hal itu diungkapkan Yustus M, Senior Assistant Ombudsman yang juga Koordinator Tim Empat Bidang Penyelesaian Laporan, saat berkunjung ke DPRD Balikpapan, Kamis (20/10/2016).

Sebelumnya, mereka sudah melakukan kunjungan ke Pemkab Kukar dan Kutim.

Menurut Yustus, pihaknya tengah mengadakan systemic review terkait laporan-laporan masyarakat mengenai sistem regulasi dalam hal pelayanan khusus izin-izin lokasi yang diberikan oleh pemda dan hak guna usaha yang diberikan Badan Pertanahan Nasional.

"Sampai hari ini laporan terkait pertanahan itu tinggi. Salah satu penyebabnya adalah konflik lahan. Daerah-daerah yang cukup tinggi konflik lahannya adalah Kalimantan Timur, seperti Kukar dan Kutim."

Hasil kunjungan itu nantinya akan dijadikan bahan diskusi dan penelitian sehingga dapat dikeluarkan rekomendasi agar konflik terkait lahan bisa diminimalkan.

Menurut dia, Pemerintah Pusat memberikan perhatian khusus terhadap konflik pertanahan sehingga Ombudsman bertandang ke beberapa daerah untuk mengambil sampel. Hasilnya akan didiskusikan dalam focus group discussion (FGD) di Jakarta.

"Kami lihat dari sisi pemberian izin lokasi lebih banyak dari Kukar dan Kutim, sehingga Ombudsman dalam rangka preventif juga memberi masukan untuk mereka supaya menata dalam sisi administrasi maupun SOP agar ke depan tidak menimbulkan masalah lagi."

Hasil FGD tersebut akan dijadikan rujukan kepada pemerintah untuk menata birokrasi pertanahan, terutama di daerah-daerah tambang dan kebun yang rawan konflik lahan.


Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Konflik Lahan

Sumber : Antara

Editor : Yoseph Pencawan
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

BisnisRegional

To top