Bisnis.com, TARAKAN - Percepatan pembangunan Kaltara terus dikawal. Gubernur Kaltara Irianto Lambrie kembali melaporkan kondisi terakhir pembangunan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Dalam rilisnya yang diterima Bisnis, laporan tersebut direspons positif oleh Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono saat beraudiensi di ruang kerja, Selasa (10/4).
Irianto juga menyampaikan agar dilakukannya percepatan proses penerbitan izin konstruksi bendungan PLTA Kayan I. Ia menyebutkan pada pertemuan beberapa waktu lalu, melalui perwakilan dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyebutkan, bahwa izin konstruksi bendungan masih menunggu rekomendasi dari Komisi Keselamatan Bendungan.
Irianto mengakui, telah bertemu dengan Ditjen Sumber Daya Air Kementerian PUPR, untuk proyek bendungan memang perlu ekstra kehati-hatian. Karena tidak ingin ada risiko sekecil mungkin dari bendungan tersebut.
“Mereka (Ditjen Sumber Daya Air) janji akan mem-follow-up soal izin ini. Mudahan dalam waktu dekat bisa dikeluarkan. Ini juga untuk memenuhi janji Presiden Joko Widodo, waktu berkunjung ke Kaltara, bahwa pembangunan PLTA dimulai awal tahun ini,” ujar Irianto yang didampingi Kadis PUPR - Perkim Kaltara, Suheriyatna.
Selanjutnya dalam pertemuan tersebut pula, Gubernur memohon dukungan penganggaran atau pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk percepatan pembangunan Kota Baru Mandiri Tanjung Selor, jalan-jalan negara dan jembatan di perbatasan dan pedalaman, jalan antar kabupaten, serta infrastruktur di kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning dan Mangkupadi.
Baca Juga
“Selain itu bantuan perbaikan rumah warga tidak mampu, fasilitas dan infrastruktur perkotaan, perumahan ASN,” jelasnya.
Terkait KIPI, kata dia, kunci dari berjalannya investasi di KIPI adalah PLTA. Karena listrik lah yang menjadi ‘nyawa’ dari perkembangan industri.
“Namun ada beberapa alternatif, seperti menggunakan PLTU maupun gas. Sejumlah investor juga sudah menyatakan minatnya. Tapi tetap kita upayakan realisasi PLTA dipercepat,” katanya.
Hal lain yang dibahas terkait KIPI, adalah soal tata ruang. Dari Kementerian Industri, menurut keterangan perwakilannya yang hadir dalam pertemuan itu, akan memproses secepatnya. Hanya saja, menunggu izin dari Bupati Bulungan selaku kepala wilayah.
Selanjutnya, kata Irianto, pembangunan kanal untuk dermaga di Bandara Juwata Tarakan. Seperti diketahui, Nantinya, speedboat yang masuk sesuai standar karena tujuannya yakni melayani turis domestik maupun asing. Juga akan dibuatkan kantong parkir.
“Ini kan tujuannya untuk turis, jadi ke depannya kemungkinan akan dibuatkan restoran dan hotel yang bagus. Nanti akan dikaji kembali,” ujarnya.
Tidak hanya, itu penyelesaian embung air Kota Tarakan dan fasilitas air bersih di Kabupaten, juga tidak luput dari pembahasan tersebut. Kurang lebih satu jam pertemuan itu Menteri PUPR memberikan respons positifnya.
“Kementerian PUPR akan menindaklanjutinya sesuai kewenangan, termasuk berdasarkan instruksi Bapak Presiden. Beliau akan mengagendakan kunker kembali ke Provinsi Kaltara,” paparnya.
Terkait rencana pembangunan jembatan Bulungan Tarakan (Bulan), dia berharap perencanaan atau desain teknisnya mendapat dukungan dari pemerintah pusat.
“Sekaligus dukungan untuk pembangunan jembatan “bulan” melalui skema pembiayaan “soft loan”, serta program-program terkait kewenangan Kementerian PUPR,” tuntas Irianto.
