Bisnis.com, BALIKPAPAN- Pemerintah menargetkan perekonomian wilayah Kalimantan ditargetkan tumbuh sebesar 4,08% mulai 2020.
Selanjutnya, kata Menteri Perencaaan Pembangunan Nasionas (PPN) /Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, angka kemiskinan diproyeksikan turun menjadi 4,06 persen dan tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,49 persen.
Prioritas pembangunan wilayah Kalimantan antara lain adalah penguatan konektivitas wilayah, pengembangan industri pengolahan sumber daya alam atau hilirisasi perkebunan dan hasil tambang.
"Serta percepatan pembangunan kawasan perdesaan, tertinggal dan perbatasan,” tegasnya saat memberikan arahan dalam kegiatan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Perencana Pembangunan Wilayah II, Hotel Grand Senyiur, Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin malam (11/3/2019) kemarin.
Di Kalimantan Timur, papar Bambang, terdapat tiga sektor terbesar yang berkontribusi terhadap perekonomian yakni migas, industri manufaktur yang berperan dalam industri pengolahan kayu, dan perkayuan secara keseluruhan.
Ketiga sektor tersebut termasuk hasil sumber daya alam yang harganya fluktuatif dan tidak sesuai prinsip berkelanjutan.
Baca Juga
Oleh karena itu, Menteri Bambang menginstruksikan daerah untuk jangan bergantung pada sumber daya alam. Kalaupun masih bergantung, daerah harus fokus pada sumber daya alam yang bernilai tambah.
Dalam merencanakan pembangunan, terdapat dua variabel penyusun pertumbuhan ekonomi yang perlu diperhatikan daerah, yaitu konsumsi dan investasi.
"Dengan menjaga tingkat inflasi tetap stabil, konsumsi rumah tangga dapat terjaga dengan baik. Laju inflasi bisa dikendalikan dengan menjaga daya beli masyarakat,” tambahnya.
Seperti diketahui tahun ini tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP)2020 adalah Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas dengan lima prioritas nasional.
Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, infrastruktur dan pemerataan wilayah, nilai tambah ekonomi, industrialisasi dan kesempatan kerja, ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup, danstabilitas pertahanan dan keamanan.
Dalam kesempatan tersebut, Bambang juga menjelaskan penyelenggaraan rapat koordinasi bertujuan membangun kesepahaman dan kesepakatan antara Pemerintah Pusat melalui Kementerianatau Lembaga dengan Pemerintah Daerah melalui Bappeda Provinsi dan OPDatau Dinas tentang program, kegiatan, proyek dan output prioritas yang akan dilaksanakan pada 2020.
“Rapat koordinasi ini merupakan rangkaian forum perencanaan pembangunan untuk sinkronisasi kebijakan dan program yang tercantum dalam RKP, Rencana Kerja (Renja) Kementerianatau Lembaga dan sekaligus Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2020,” pungkasnya.
