Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Kariangau di Kalimantan Timur masih berjalan lambat sejalan dengan minimnya investor yang masuk setelah 10 tahun berlalu sejak pencanangannya.
Padahal kawasan ini diproyeksikan menjadi salah satu alternatif penggerak ekonomi Ibu Kota Negara (IKN), serta di Balikpapan yang tak lagi mengandalkan batu bara.
Sejumlah upaya dilakukan perusda Balikpapan sebagai salah satu pengelola pengelola kawasan seluas 133,8 hektare dengan meluncurkan program KLiK atau Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi bersama BKPM sejak 2 tahun silam untuk menggaet minat pemodal.
Manager Divisi Properti, Supporting Kawasan Kariangau Perusahaan Daerah Didi Purnomo mengatakan, akses infrastruktur, khususnya jalan pendukung yang menjadi alasan utama para investor ragu untuk merealisasikan investasinya ke wilayah ini.
Berdasarkan data Bappeda Balikpapan, terdapat 10 perusahaan eksisting, 3 perusahaan dalam tahap pembangunan dan 30 perusahaan yang mengajukan izin.
“Sebetulnya sudah banyak [investor] yang menyatakan ketertarikannya, tetapi infrastruktur jalan itu yang menjadi ganjalan. Itu yang membuat mereka menahan [investasi],” katanya Senin (4/11/2019).
Menurutnya sejumlah investor masih mempertanyakan realisasi pembangunan jalan akses ke Pulau Balang yang menjadi salah satu penghubung menuju kawasan yang terletak di Balikpapan Utara tersebut.
Terkait akses tersebut, dia mengungkapkan sejauh ini desain jalan pendekat sudah ada dan kemungkinan akan dibangun provinsi Kalimantan Timur pada tahun depan.
Selain itu perusda juga memiliki rencana untuk menggunakan jalan provinsi. Untuk perizinannya, ungkap dia sudah ada untuk dibangun. Namun pembangunan belum dilakukan karena lahan tumpang tindih akses jalan dari KIK menuju Kariangau Kaltim Terminal (KKT).
Rencananya memang terdapat dua akses jalan yang bisa dibangun. Pertama, yakni jalan pendekat ke Pulau Balang dan jalan lainnya dengan kondisi sangat ekstrim. Saat ini pembebasan lahan masih dalam proses.
“Dengan kondisi tersebut, sulit bagi kami untuk melakukan action lebih lanjut. Progres saat ini, site plan yang sudah ada dan sesuai dengan tata ruang wilayah. Dalam peruntukan lahan seluas 133 ha itu akan dibangun beberapa zona,”ungkapnya.
Sejumlah zona tersebut yakni konstruksi, agro perkebunan, transportasi dan lainnya.
Perusda juga memiliki rencana membangun depo peti kemas lebih awal. Dalam perencanaannya, depo peti kemas itu akan berdiri di atas lahan seluas 2 hektare – 6 hektare dan telah mengantongi perizinan. Sebagai langkah awal investasi, anggaran depo sudah dikeluarkan senilai Rp500 juta.
Selanjutnya, pihaknya telah melaporkan rencana itu kepada pemerintah. Lokasi depo peti kemas itu terbelah oleh rencana jalan ke Pulau Balang atau akses masuk sedangkan akses yang sudah terbangun hanya ke KKT.
“Sebenarnya tinggal bangun saja. Progres sampai sekarang masih perencanaan depo. Kenapa belum terealisasi? Lagi-lagi karena faktor infrastruktur jalannya,”tekannya.
