Pemekaran Kalbar Merupakan Kepentingan Daerah

Bisnis.com,JAKARTA - Wacana pemekaran  daerah melalui pembentukan Provinsi Kapuas Raya dari Kalimantan Barat dinilai merupakan kepentingan daerah.

Anggota DPR untuk daerah pemilihan Kalimantan Barat Lasarus mengatakan pemekaran Kapuas Raya sangat bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Apalagi, ujar Lasarus, saat ini moratorium pemekaran masih berlaku di Indonesia.

“Sejauh ini memqng masih moratorium, tergantung bagaimana kita mendesak pemerintah pusat. Kami di DPR tinggal menunggu saja, asal buka kerannya kita langsung gerak,” kata Lasarus, dalam pernyataan tertulis, Minggu (9/2/2020).

Dia menjelaskan bahwa pemekaran sebenarnya mesti didahului adanya kesepakatan di daerah, bukan pada kebijakan pemerintah pusat.

“Kita punya pengalaman pemerintah daerahnya tidak siap dengan pemekaran, ini harus dijawab dengan gubernur sekarang, bahwa sekarang kita perlu pemekaran, tidak sama dengan yang dulu,” terang kontestan Pilkada Kalbar itu.

Lasarus melihat upaya proaktif Gubernur Kalbar Sutarmidji merupakan langkah yang baik karena pemekaran memang mesti melalui peran pemerintah daerah.

Sebelumnya, Gubernur Sutarmidji telah menyatakan kesediaan pemerintah daerah untuk menyiapkan anggaran pembuatan gedung perkantoran dan dana operasional provinsi baru. 

Sutarmidji mengatakan Kapuas Raya lebih rasional untuk menjadi provinsi sendiri.

"Saya siapkan lahan untuk kantor sudah ada 3 hektare . Tapi idealnya 5 hektare. Lokasi dipilih karena dekat dengan Sanggau , Sekadau,dan Sintang Melawi, itu salah satu perjuangan kita untuk wujudkan Kapuas Raya," ucapnya.

Sutarmidji mengatakan perjuangan pembentukan provinsi baru itu masih sangat panjang karena keputusan pemekaran berada di tangam pemerintah pusat.