Bisnis.com, BALIKPAPAN – Pemerintah tengah mendata pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yang terindikasi terdampak akibat pandemi COVID-19 atau virus corona.
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kalimantan Timur (Kaltim), Riza Indra Riadi mengatakan bahwa di wilayahnya terdapat 43.892 nelayan dan 40.452 pembudidaya perikanan. Pihaknya diminta mendata sekitar 2.000 nelayan untuk menerima bantuan langsung tunai (BLT) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Pembudidaya tidak masuk terdampak corona karena dianggap bisa bekerja di sektor lain. Sebab, para pembudidaya masih bisa melakukan kegiatan-kegiatan usaha lainnya guna menambah pendapatannya selain budidaya ikan.
“Namun demikian, data keseluruhan atau konkritnya sudah dihimpun dan disinkronkan oleh BPKAD. Terutama pelaku usaha disektor kelautan dan perikanan, khususnya nelayan,” katanya saat video conference Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama anggota Komisi IV DPRD Provinsi Kaltim melalui akun Instagram Pemerintah Kaltim, Senin (13/42020).
Secara terpisah, Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (Disperindagkop UKM) Kaltim juga mendata para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM).
Kepala Disperindagkop Kaltim, Fuad Assadin menjelaskan bahwa ini untuk mengetahui jumlah penurunan produksi, omzet jualan, sampai berdampak pengurangan karyawan.
Pendataan lanjut Fuad, dilakukan dengan pengisian formulir sendiri secara daring oleh para pedagang sayur keliling, pedagang pasar malam, asongan keliling, tahu gunting, bakso, pedagang pasar tradisional, tukang ojek konvensional maupun online, penjual gorengan, dan warung sembako mikro. Data digunakan untuk bahan pengambilan kebijakan Pemprov.
"Selain itu, data akan dikirimkan ke Kemenkop dan UKM RI. Data akan digunakan sebagai program dan kegiatan untuk penanganan usaha UMKM yang terdampak covid 19 oleh Pemprov,” jelasnya.
Hingga kemarin, data manual sudah ada sekitar 300 pendaftar. Sementara yang daring sudah mencapai 823 rensponden.
“Kami menggunakan aplikasi atau akun data UMi [Usaha Mikro]. Batas waktu sampai pendaftar mencapai 1.500 orang. Kami berharap segera masyarakat, khususnya pelaku UMKM untuk mendaftarkan dirinya, segera,” ungkap Fuad.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel
