Bisnis.com, JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara optimistis pemasangan sambungan aliran gas rumah tangga (jargas) yang telah berlangsung 40 persen dapat rampung pada akhir 2020.
Pemasangan jargas merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.
Asisten II Bagian Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Ahmad Usman saat dihubungi di Penajam, Sabtu, mengatakan kemajuan pemasangan sambungan gas rumah tangga mencapai 40 persen.
Pipa induk ukuran 125 sentimeter untuk distribusi gas ke rumah-rumah warga, menurut dia, telah terpasang mulai wilayah Kelurahan Sungai Paret, Desa Girimukti, hingga Kelurahan Waru.
Tahun ini Kabupaten Penajam Paser Utara mendapat kuota atau jatah sebanyak 4.726 sambungan aliran gas rumah tangga dari Kementerian ESDM
"Kuota dari Kementerian ESDM 4.762 sambungan gas rumah tangga, tapi kami kembali ajukan tambahan sekitar 300 sambungan gas rumah tangga untuk di Kelurahan Waru," ungkap Ahmad Usman, Sabtu (18/7/2020).
Baca Juga
Menurutnya, usulan penambahan itu agar di Kecamatan Waru dipasang regulator sektor atau gardu kecil yang bisa menampung hingga 2.000 sambungan gas rumah tangga.
Kuota sambungan aliran gas rumah tangga pada 2020 tersebut sebanyak 1.200 sambungan gas rumah tangga dipasang di wilayah Kelurahan Nipah-Nipah, Nenang, dan Kelurahan Penajam.
Di sisi lain, 3.826 sambungan gas rumah tangga dipasang di wilayah Kelurahan Lawe-Lawe, Desa Girimukti, dan Giripurwa, serta Kelurahan Waru.
Pemasangan sambungan aliran gas rumah tangga pada 2020 merupakan tahap kedua setelah Kementerian ESDM pada 2018 memasang 4.260 sambungan gas rumah tangga di Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sambungan aliran gas rumah tangga yang terpasang pada 2018 tersebut tersebar di lima wilayah di Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Sebelumnya, Pembangunan jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga (jargas) ditargetkan mencapai 4 juta sambungan rumah (SR) pada tahun 2024. Untuk itu, Pemerintah mendorong kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) mulai 2022.
"Kita mendorong kerja sama Pemerintah dengan badan usaha dalam aspek pembiayaan. Diharapkan dengan ikutnya badan usaha dalam program jargas, bisa mengakselerasi target pembangunan jargas," ungkap Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Kementerian ESDM Alimuddin Baso.
Sebagai contoh, pada 2020 Pemerintah menargetkan pembangunan jargas sebanyak 266.070 SR. Namun lantaran sebagian dananya dialihkan untuk penanganan pandemi Covid-19, sehingga jargas yang akan dibangun hanya 127.864 SR di 23 kabupaten/kota dengan dana sekitar Rp 1,4 triliun.
"Dengan situasi ini, tentu perlu dilakukan perubahan-perubahan untuk mencapai target 4 juta SR tahun 2024. Antara lain melalui skema KPBU," papar Ali.
Persiapan pelaksanaan skema KPBU telah dilakukan Pemerintah. Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi menggandeng Lemigas Kementerian ESDM untuk melakukan studi pendahuluan. "Simpul-simpulnya sudah disiapkan Pemerintah. Nanti mungkin Menteri atau Eselon I yang ditunjuk akan menjadi penanggung jawab kerja sama," jelas Ali.
Rencananya, skema KPBU akan mulai dilaksanakan tahun 2022 mendatang, setelah dilakukan penjajakan minat pasar pada 2021. Skema KPBU ini menyasar daerah-daerah yang cukup ekonomis untuk dibangun jargas oleh badan usaha.
"Pemerintah akan mengurangi perannya dan mendorong badan usaha membangun jargas. Alokasi gas akan disiapkan oleh Pemerintah," tambah Ali.
Hingga 2019, total jargas yang terbangun mencapai 537.936 SR, terdiri dari 400.269 SR (74,41 persen) dibangun Pemerintah melalui dana APBN, 132.982 SR (24,72 persen) dibangun PT PGN dan 4.685 SR (0,87 persen) dibangun oleh PT Pertamina. Jargas dengan dana APBN telah dibangun Pemerintah sejak 2009.
