Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Pemprov Kaltim: Bendungan Telake dan Lambakan Bakal jadi Bantalan Pangan IKN

Pemprov Kaltim sebut Bendungan Telake dan Bendungan Lambakan, di Kabupaten Penajam Paser Utara bakal jadi bantalan pangan di Ibu Kota Negara (IKN).
Titik Nol IKN - Humas Setkab/Oji.
Titik Nol IKN - Humas Setkab/Oji.

Bisnis.com, SAMARINDA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) berkomitmen untuk membangun infrastruktur pertanian yang mendukung ketersediaan pangan bagi Ibu Kota Nusantara (IKN).

Salah satu upaya yang dilakukan adalah membangun dua bendungan, yaitu Bendungan Telake dan Bendungan Lambakan, di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).

Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik menyatakan bendungan-bendungan tersebut diharapkan dapat mengairi sekitar 21.000 hektare lahan persawahan di PPU dan Kabupaten Paser, yang merupakan daerah penyangga atau buffer zone IKN.

Selain itu, dia menyebutkan bendungan-bendungan tersebut juga berfungsi untuk mengatasi masalah banjir yang kerap terjadi di dua kabupaten tersebut.

Akmal mengatakan bahwa pembangunan bendungan-bendungan tersebut merupakan proyek strategis yang telah lama tertunda, tapi sangat dibutuhkan oleh masyarakat setempat.

“PPU memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan bagi IKN, karena memiliki lahan pertanian yang luas. Namun, saat ini petani masih mengandalkan air hujan untuk mengairi sawah mereka, padahal pasokan air sering terbatas saat musim kemarau,” ujarnya.

Menurut Akmal, pembangunan bendungan-bendungan tersebut juga sejalan dengan visi pemerintah pusat untuk mencapai swasembada pangan di Indonesia.

Dia mengatakan bahwa dengan adanya IKN, aktivitas ekonomi dan pertumbuhan penduduk di Kaltim akan meningkat, sehingga kebutuhan pangan juga akan bertambah.

“Kami harus siap menyuplai pangan yang berkualitas dan berkelanjutan untuk IKN. Itu adalah tugas dan tanggung jawab kami sebagai buffer zone IKN,” katanya.

Untuk merealisasikan pembangunan bendungan-bendungan tersebut, Akmal mengaku akan berkoordinasi dengan pemerintah pusat dan pihak terkait lainnya.

Adapun, dia berharap tidak ada lagi kendala yang menghambat proses pembangunan, baik dari segi anggaran, perizinan, maupun sosial.


Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News dan WA Channel

Konten Premium

Dapatkan informasi komprehensif di Bisnis.com yang diolah secara mendalam untuk menavigasi bisnis Anda. Silakan login untuk menikmati artikel Konten Premium.

Artikel Terkait

Berita Lainnya

Berita Terbaru

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

# Hot Topic

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Foto

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Scan QR Code Bisnis Indonesia e-paper