Bisnis.com, SAMARINDA — Catatan inflasi nasional yang mengalami titik terendah dalam 20 tahun terakhir, per Desember 2023, dinilai berefek pada kestabilan ekonomi di daerah yang positif.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Kaltim, Budi Widihartanto menyatakan Kaltim berhasil menjaga stabilitas inflasi di level yang rendah dan terkendali. Pada tahun 2023, inflasi Kaltim mencapai 3,46%, sedikit di atas inflasi nasional yang sebesar 2,61%.
“Efek positifnya harga-harga dapat terjangkau masyarakat dengan baik dengan ketersediaan yang cukup, tidak mendorong peningkatan harga second round effect di makanan jadinya, dan kestabilan harga membawa ekspektasi masyarakat yang lebih baik terhadap perekonomian ke depan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Kamis (4/1/2024).
Budi menambahkan, inflasi Kaltim dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu inflasi inti dan inflasi bahan makanan. Inflasi inti, tercatat sebesar 1,64% pada tahun 2023 yang menunjukkan bahwa tekanan permintaan masih rendah.
“Namun khusus permintaan di bahan makanan (volatile food/VF) masih tinggi karena semakin tingginya investasi dan perekonomian di Kaltim di Triwulan IV 2023, mendorong semakin bertambahnya jumlah pekerja atau orang yang berkunjung di Kaltim,” jelasnya.
Untuk mengendalikan inflasi, Budi mengatakan bahwa KPw BI Kaltim bekerja sama dengan pemerintah daerah dan instansi terkait melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP).
Baca Juga
Beberapa upaya yang dilakukan a.l meningkatkan produksi pangan di tengah perubahan iklim, mempererat kerjasama antar daerah yang surplus dan defisit pangan, menggelar pasar murah di berbagai kota dan kabupaten, mengembangkan inovasi di sisi produksi, dan memperkuat distribusi pangan dengan membangun cold storage di beberapa daerah seperti Samarinda.
Kendati inflasi tetap terkendali di bawah target, ekonomi Benua Etam pada tahun 2023 turut terganjal berbagai faktor global.
Faktor utama yang mempengaruhi kinerja ekonomi Kaltim adalah kondisi ekonomi global yang masih lemah, terutama di negara-negara mitra dagang utama Indonesia seperti Tiongkok dan Amerika Serikat.
Budi mengungkapkan bahwa Tiongkok mengalami perlambatan pertumbuhan akibat konsumsi rumah tangga dan investasi yang rendah, sementara Amerika Serikat menerapkan kebijakan moneter ketat dengan menaikkan suku bunga acuan (The Fed Funds Rate) dalam waktu lama yang berdampak pada aliran modal keluar dari negara-negara berkembang.
Kondisi ini berpengaruh negatif pada sektor ekspor Kaltim, yang sebagian besar mengandalkan komoditas batubara dan kelapa sawit.
Namun, Budi berharap ekspektasi masyarakat terhadap perekonomian ke depan akan menjadi lebih baik, terutama di tengah persiapan pemilihan umum (pemilu) yang akan berlangsung pada tahun 2024.
“Kestabilan harga akan menciptakan suasana politik yang lebih kondusif, dengan didukung oleh pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil di kisaran 5%, serta jauh lebih tinggi dari angka inflasi,” tuturnya.
Budi optimistis, dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang seimbang, Kaltim akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja.
Kemudian, jika dilihat dari perkembangan kesejahteraan rakyat di Kaltim yang mencakup indikator-indikator seperti tingkat pengangguran terbuka, koefisien gini, dan indeks kemiskinan terlihat menunjukkan indikator positif pada 2023.
Menurut data BPS, koefisien gini, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan di Benua Etam mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur, Yusniar Juliana menyatakan koefisien gini adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
Jika koefisien gini bernilai 0 berarti pemerataan pendapatan sempurna, sedangkan jika koefisien gini bernilai 1 berarti ketimpangan pendapatan sempurna.
Indeks kedalaman kemiskinan menggambarkan sejauh mana pendapatan kelompok penduduk miskin menyimpang dari garis kemiskinan. Sementara itu, indeks keparahan kemiskinan menyatakan ketimpangan pendapatan di antara penduduk miskin.
Pada tahun 2023, angka koefisien gini Kalimantan Timur sebesar 0,322, lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sebesar 0,327, sekaligus lebih rendah dibanding pada tahun 2020 (0,333) dan tahun 2021 (0,339). Artinya, kondisi ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2023 cenderung membaik jika dibandingkan dengan periode tiga tahun ke belakang.
Yusniar memaparkan koefisien gini yang berada di antara 0,3-0,5 termasuk ke dalam kategori sedang.
Sementara itu, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan juga mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
Turunnya indeks tersebut mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di Kalimantan Timur pada tahun 2023 semakin merapat pada garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin semakin mengecil.
