Bisnis.com, SAMARINDA - Provinsi Kalimatan Timur disebut masih menarik bagi investor, kendati pertumbuhan ekonomi mengalami minus.
Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak mengatakan keunggulan dan berbagai potensi yang dimiliki Kaltim masih menjadi daya tarik tersendiri bagi kalangan dunia usaha untuk berinvestasi di daerah ini.
Hingga kini, Kaltim salah satu daerah unggulan tujuan investasi bagi pemilik modal dari berbagai daerah di Indonesia maupun negara luar untuk mengembangkan usaha. Pasalnya, potensi kewilayahan yang didukung berbagai keunggulan komparatif serta kondusifitas daerah menjadi modal dasar Benua Etam untuk menarik investasi.
"Walaupun terjadi penurunan terhadap potensi Migas dan Batubara. Namun Kaltim masih menjadi tujuan investasi ketiga di Indonesia setelah Jawa Barat dan Jawa Timur," ujarnya seperti yang dikutip dari Laman Pemprov, Rabu (30/3/2016).
Awang berharap dengan potensi kewilayahan maupun sumber daya alam yang masih berlimpah ini harus dapat memacu pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, wilayah Kaltim ini juga harus kondusif dan tetap dijaga serta terpelihara sehingga investasi terus berkembang.
Dia menilai para investor hanya mau menanamkan modal usaha, apabila daerah itu dinilai benar-benar aman sehingga memberikan jaminan berjalannya usaha dengan baik dan lancar tanpa gangguan.
"Jadi peningkatan investasi daerah bukan semata tanggung jwab pemerintah. Tetapi masyarakat memiliki kewajiban yang besar untuk memberikan dukungan. Terutama agar keamanan tetap memelihara dan terjaga," kata Awang.
Dia menambahkan kepastian hukum menjadi tolok ukur para pemodal untuk berusaha di Kaltim selain pelayanan perijinan yang mudah, murah serta cepat. Kepastian hukum itu terkait kepemilikan dan status lahan-lahan, terutama yang masuk dalam wilayah pengembangan kawasan industri.
Untuk mengatasi permasalahan lahan tersebut, Pemprov Kaltim telah melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi terkait agar masalah status kepemilikan lahan dapat dituntaskan sehingga tidak mengganggu pertumbuhan investasi daerah.
"Permasalahan kita saat ini masih banyak kawasan yang statusnya masuk kawasan konservasi. Termasuk lahan-lahan yang dikuasai masyarakat tidak jelas kepemilikannya selain tumpang tindih lahan antar masyarakat dengan perusahaan," tutur Awang.
