Bisnis.com, SAMARINDA- Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun menargetkan revisi atas Perda PT Migas Mandiri Pratama (MMP) rampung dalam tiga bulan ke depan.
Revisi mengacu Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 37/2016 tentang ketentuan penawaran PI sebesar 10 persen pada wilayah kerja migas khususnya pasal 3 huruf A angka 2 tentang kepemilikan modal.
Usulan dan pengesahan perubahan regulasi ini bergulir sejak akhir 2017 lalu.
“Pansus akan mengundang PT Pertamina dan pihak-pihak pemerintah terkait untuk melakukan pendalaman materi,” jelas Syahrun dihubungi Bisnis.
Pihak Karang Paci, sebutan DPRD Kaltim, telah membentuk panitia khusus diketuai oleh Gamalis dari Fraksi PPP-Nasdem dan wakilnya Mursidi Muslim dari Fraksi Golkar.
Di satu sisi, Alung, begitu ia disapa, menyebut dari pengelolaan WK ini akan berdampak pada peningkatan sumbangan penerimaan negara dan devisa negara maupun PAD bagi daerah.
Baca Juga
“Melalui PI 10 persen perkiraan Kaltim bisa mendapat minimal Rp 2 triliun dalam setahun,” ungkapnya.
Ia pun optimistis target revisi dapat terkejar. Sebab, hanya terdapat dua pasal saja yang direvisi.
Pertama pasal 8 ayat 1 dan 2 tentang pengangkatan dan pemberhentian karyawan diatur sesuai dengan UU Nomor 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Perusahaan PT MMP Kaltim.
Kemudian pasal 10 ayat 1 sampai ayat 4 dengan alasan sesuai ketentuan peraturan Menteri ESDM Nomor 37/2016 pasal 3 huruf A angka 2.
Otomatis Pemprov Kaltim akan mengambil alih saham pusat Koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia Kaltim pada PT MMP Kaltim yang saat ini masih 0,25 persen.
Koperasi, dijelaskan Ketua Tim Satgas Pengembangan Blok Mahakam Ichwansyah, bukan sebagai representasi daerah.
Setelah revisi rampung, sambung Ichwansyah, BUMD yang disiapkan pemprov itu dapat membahas joint operation agreement dengan PT Pertamina Hulu Mahakam (PHM) selaku operator WK tersebut.
“Harapan kami pansus dapat bekerja cepat. Kami juga sudah berdiskusi dengan SKK Migas dan hal ini tidak menjadi masalah,” ujar Ichwansyah yang juga menjabat Asisten II Pemprov Kaltim itu.
Terkait WK Mahakam Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak memastikan pembagian saham atas Participating Interest (PI) pengelolaan Blok Mahakam berupa Pemprov Kaltim 66,5 persen sedangkan Pemkab Kukar 33,5 persen.
“Sudah final,” jelas Awang diberitakan Bisnis sebelumnya. Adapun WK Mahakam menjadikan Benua Etam penyumbang devisa terbesar negara. Data SKK Migas Kalsul yang diterima Bisnis, per November 2017 WK memproduksi minyak dan kondensat sebanyak 52.000 ribu barel per hari dan 1.360 juta kaki kubik gas bumi per hari.
Potensi Blok Mahakam dinilai masih menjanjikan dengan cadangan terbukti per 1 Januari 2016 sebesar 4,9 TCF gas, 57 juta barel minyak, dan 45 juta barel kondensat. WK menjadi produsen gas bumi terbesar di Indonesia, menyumbang sekitar 13% produksi gas nasional,
