Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengklaim belum menerima kepastian tanggal peresmian Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan atau KEK MBTK yang awalnya pada 14 Maret 2019 sehingga pemerintah mengusulkan tiga opsi untuk mempercepat peresmian.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Provinsi Kalimantan Timur Fuad Asaddin menyatakan Pemprov Kaltim memang menerima informasi bahwa KEK MBTK akan diresmikan bersama KEK Bitung dan KEK Morotai pada 28 Maret 2019 mendatang.
Dia menyatakan rencana tanggal 28 Maret 2019 itu juga belum pasti dari Pemerintag Pusat.
Pasalnya, tanggal itu hanyalah tanggal yang diusulkan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kepada Presiden Joko Widodo agar perhelatan meresmikan KEK itu dilangsungkan bersama dengan acara keagamaan di Manado.
“Ini makanya belum ada pernyataan resmi yang pasti. Karena bukan aku yang bikin,” ujar Fuad di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM, Senin (18/3/2019).
Dia menyatakan bahwa ada tiga opsi yang dirumuskan oleh dia untuk bisa dipertimbangkan oleh Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor sepulangnya dari Seychelles, Afrika Timur pada Sabtu, 24 Maret 2019. Ide tersebut pertama, adalah perwakilan Pemprov Kaltim hadir ke Bitung untuk meresmikan tiga KEK sekaligus.
Baca Juga
Usul kedua, adalah menggunakan video conference sesuai rencana awal. Ketiga, adalah Pemprov Kaltim bisa mengajukan rencana peresmian sendiri lebih awal dan pasti, namun resiko biaya yang digelontorkan akan lebih besar.
Meski demikian, asal tahu saja, ketika KEK MBTK sudah diresmikan, maka sejumlah investor akan langsung bisa melakukan registrasi untuk pendaftaran menggunakan fasilitas.
“Nanti kalau Gubernur sudah datang ditanya lagi. Saya juga mengajukan dua ide tadi,” terang Fuad.
Meski demikian, Fuad menyebut dalam rapat koordinais terbatas, pihaknya sudah merampungkan masalah pembebasan lahan milik 3 pemilik lahan di arena sekitar KEK MBTK.
“Secara umum sudah tak ada masalah. Cuma awalnya mereka memang awalnya mau dibayarkan sesuai harga dengan pemilik lahan lain. Padahal lokasinya berbeda. Itu saja,” kata Fuad.
Sementara itu Irawansyah, Sekretaris Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, lokasi pembangunan KEK MBTK, mengatakan, ada dua negara yang sudah menyatakan ketertarikan untuk melakukan ekspansi usaha ke lokasi ini. Dua negara itu adalah Malaysia dan Brunei Darussalam.
Untuk semua perusahaan pengelolaan kelapa sawit yang ada di Kaltim juga sudah diarahkan untuk menggunakan fasilitas di KEK MBTK. Berdasarkan informasi yang dihimpun Bisnis, ada 17 perusahaan sawit lokal yang terdaftar akan siap masuk KEK MBTK.
“Memang Pak Gubernur Awang Faroek [Gubernur sebelumnya] sudah meminta untuk semua perusahaan kelapa sawit masuk kesitu. Tapi saat ini sudah ada 5 perusahaan sawit yang siap masuk ke KEK MBTK,” paparnya.
Terkait dengan penyelesaian instalasi pengolahan air limbah (IPAL) Irawansyah mengatakan itu akan diselesaikan secara berkelanjutan setelah proses peresmian KEK MBTK.
