Bisnis.com
Epaper Bisnis Indonesia BIGStore Koran Bisnis Indonesia Bisnis Indonesia Group

BPN Masih Inventarisasi Lahan Ibu Kota Baru

Sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota, persoalan lahan harus diselesaikan dalam mempersiapkan tahapan selanjutnya yakni kelancaran konstruksi.
Anitana Widya Puspa
Anitana Widya Puspa - Bisnis.com 22 Desember 2019  |  22:09 WIB
Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). Sebagian dari kawasan yang masuk sebagai hutan konservasi itu nantinya akan digunakan untuk wilayah ibu kota baru. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Foto aerial Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Soeharto di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Sabtu (31/8/2019). Sebagian dari kawasan yang masuk sebagai hutan konservasi itu nantinya akan digunakan untuk wilayah ibu kota baru. - ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota, persoalan lahan harus diselesaikan dalam mempersiapkan tahapan selanjutnya yakni kelancaran konstruksi.

Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam kesempatan peninjauan IKN mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merampungkan inventarisasi penggunaan lahan IKN.

“Kementerian ATR/BPN sekarang sudah melakukan perampungan proses inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada lahan yang akan dibangun menjadi ibu kota negara,“ ujarnya dikutip Minggu (22/12/2019).

Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan hingga kini, koordinasi terus dilakukan dengan daerah yang bersinggungan dengan rencana pemindahan ibu kota. Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai kabupaten yang lokasinya akan menjadi kawasan IKN, juga Samarinda dan Balikpapan sebagai dua kota penyangga.

"Untuk level provinsi sudah tidak ada masalah,"tekan Isran.

Soal lingkungan, Isran juga menegaskan pemindahan ibu kota akan diiringi dengan revitalisasi kawasan.

"Lingkungan adalah penting. Karena itu, pertama kita akan bangun kebun bibit, nursery seluas 100 hektar," pungkasnya.

Adapun pada, Selasa (17/12/2019) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung lokasi calon ibu kota baru Indonesia tersebut yang berada di kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.

Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi kebutuhan lahan.

“Sudah di putuskan luasan lahan untuk IKN 256.000 hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56.000 hektare dan untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektare, kira-kira titiknya ada di sini tapi istana ada dimana, kantor ini ada di mana yang menentukan arsitek dan urban planner,” ujar Presiden Joko Widodo.

“Setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail mungkin dalam waktu 6 bulan dan kita perkirakan pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai," tambah Joko Widodo.

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :

Ibu Kota Dipindah BPN
Editor : Akhirul Anwar
Bisnis Indonesia bersama 3 media menggalang dana untuk membantu tenaga medis dan warga terdampak virus corona yang disalurkan melalui Yayasan Lumbung Pangan Indonesia (Rekening BNI: 200-5202-055).
Ayo, ikut membantu donasi sekarang! Klik Di Sini untuk info lebih lengkapnya.

Bergabung dan dapatkan analisis informasi ekonomi dan bisnis melalui email Anda.

Artikel Terkait



Berita Terkini Lainnya

Terpopuler

Download Aplikasi E-Paper sekarang dan dapatkan FREE AKSES selama 7 hari!

BisnisRegional

To top