Bisnis.com, BALIKPAPAN - Sejalan dengan rencana pemindahan ibu kota, persoalan lahan harus diselesaikan dalam mempersiapkan tahapan selanjutnya yakni kelancaran konstruksi.
Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil dalam kesempatan peninjauan IKN mengungkapkan bahwa pihaknya tengah merampungkan inventarisasi penggunaan lahan IKN.
“Kementerian ATR/BPN sekarang sudah melakukan perampungan proses inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) pada lahan yang akan dibangun menjadi ibu kota negara,“ ujarnya dikutip Minggu (22/12/2019).
Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan hingga kini, koordinasi terus dilakukan dengan daerah yang bersinggungan dengan rencana pemindahan ibu kota. Kutai Kartanegara dan Penajam Paser Utara sebagai kabupaten yang lokasinya akan menjadi kawasan IKN, juga Samarinda dan Balikpapan sebagai dua kota penyangga.
"Untuk level provinsi sudah tidak ada masalah,"tekan Isran.
Soal lingkungan, Isran juga menegaskan pemindahan ibu kota akan diiringi dengan revitalisasi kawasan.
"Lingkungan adalah penting. Karena itu, pertama kita akan bangun kebun bibit, nursery seluas 100 hektar," pungkasnya.
Adapun pada, Selasa (17/12/2019) Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meninjau langsung lokasi calon ibu kota baru Indonesia tersebut yang berada di kawasan konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT ITCI, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara.
Dalam keterangannya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah saat ini tengah melakukan finalisasi kebutuhan lahan.
“Sudah di putuskan luasan lahan untuk IKN 256.000 hektare yang akan dipakai dan dicadangkan untuk kawasan ibu kota. Kemudian kawasan intinya ada 56.000 hektare dan untuk kawasan pemerintahnya 5.600 hektare, kira-kira titiknya ada di sini tapi istana ada dimana, kantor ini ada di mana yang menentukan arsitek dan urban planner,” ujar Presiden Joko Widodo.
“Setelah desain gagasan diputuskan kemudian digambar secara detail mungkin dalam waktu 6 bulan dan kita perkirakan pertengahan tahun 2020 pembangunan infrastruktur sudah akan dimulai," tambah Joko Widodo.
