Bisnis.com, BALIKPAPAN - Berkah pengumuman perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur tidak merambah semua lini. Sektor properti hingga setengah tahun setelah diumumkan belum ada perubahan signifikan.
Wakil Ketua Komisariat Real Estate Indonesia (REI) Balikpapan, Andi Arief Mulya Dwi Hartono mengatakan bahwa dari sisi segmen, rumah subsidi atau fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) permintaannya selalu tinggi baik ada atau tidak ada pindah ibu kota negara (IKN). Masih banyak warga Balikpapan yang memburu.
Akan tetapi tidak untuk rumah kelas menengah ke atas. Karena, harapannya dengan ada IKN banyak orang dari luar Balikpapan ingin memiliki tempat tinggal. Apakah karena pindah lokasi pekerjaan atau berinvestasi.
Saat IKN belum diumumkan, pengembang sulit menjual rumah. Sebulan bisa menjual satu unit sudah sangat bagus. Akan tetapi pascapenetapan, baru banyak orang yang bertanya-tanya tentang rumah.
“Orang yang bertanya lebih banyak dibanding sebelumnya. Tapi yang akad peningkatannya tidak signifikan. Kalau sebelum isu IKN ada 1 atau 2 unit yang akad. Kini naik jadi 3 atau 4 yang akad,” katanya saat ditemui di Balikpapan.
Andi membandingkan isu IKN dengan saat harga minyak tinggi dan Balikpapan sebagai sumber pendapatan utama. Ketika itu, pertumbuhan properti sangat bagus. Momen itu tidak dirasakan saat ini.
Dia menduga penyebabnya adalah belum ada regulasi tentang IKN. Juga dimulai pembangunannya. Bahkan rencana master kota masih dirampungkan. Harapannya, setelah regulasi disahkan, gairah mulai terlihat.
“Kita punya asumsi kalau sudah diketok kan sudah legal. Dan pemerintah legal keluarkan uang untuk rencana pembangunan. Otomatis orang-orang baru datang,” jelasnya.
