Bisnis.com, BALIKPAPAN - Pemerintah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Balikpapan membahas rencana pendapatan asli daerah (PAD) 2021. Ada perbedaan total yang ditarget legislatif dan dapat disanggupi eksekutif.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Balikpapan Haemusri Umar mengatakan bahwa ada kenaikan pendapatan yang harus diperoleh pemerintah.
“DPRD [Dewan Perwakilan Rakyat Daerah] meminta dari PAD dari Rp606 miliar menjadi Rp656 miliar. Ada kenaikan Rp50 miliar,” katanya.
Haemusri menjelaskan bahwa PAD naik karena pemerintah harus mengejar target pembangunan yang tahun ini terkendala karena Covid-19. Setelah dikalkulasi, Dispenda hanya sanggup menaikkan menjadi sekitar Rp15 miliar hingga Rp20 Miliar.
“Jadi, memang sekitar Rp 626 miliar karena masa pandemi Covid-19 ini, kami belum tahu sampai kapan berakhir,” ungkapnya.
Meski begitu, total yang diajukan eksekutif dan legislatif berbeda. Pemerintah Kota Balikpapan diproyeksikan hanya mampu mengejar PAD sebesar Rp442 miliar.
Sementara itu, Ketua DPRD Balikpapan Abdulloh mengatakan bahwa legislatif tetap akan mematok PAD sebesar Rp656 miliar tahun depan.
| Baca Juga : Ekspor Balikpapan Didominasi Sawit dan Olahannya |
|---|
“Kami akan memproyeksikan itu dan harus berani memasang target,” katanya.
Berdasarkan catatan Dispenda Balikpapan, realisasi PAD hingga kini sekitar Rp200 Miliar. Padahal, seharusnya pendapatan bisa mencapai Rp260 miliar.
Target PAD tahun ini adalah Rp389 miliar setelah disesuaikan karena pandemi. Dalam kondisi normal, seharusnya Kota Minyak dipatok dapat Rp715 miliar.
