Bisnis.com, SAMARINDA – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) meneliti disparitas kawasan perbatasan di Provinsi Kalimantan Utara.
Wakil Menteri ATR/BPN Surya Tjandra menyatakan pihaknya tengah memberikan atensi khusus pada kawasan perbatasan negara sebagai bagian dari arahan Presiden Joko Widodo.
“Perbatasan negara ini, khususnya di Pulau Sebatik, Kaltara menjadi etalase negara. Kanwil BPN juga tengah melakukan penelitian tentang disparitas. Dalam artian, kita mau tahu strategi apa yang perlu dipersiapkan. Apa yang dilakukan Malaysia, dan apa yang dilakukan Indonesia untuk mendukung etalase ini sehingga lebih efektif dan masyarakatnya lebih baik,” ujarnya dikutip dari Humas Kaltara, Selasa (23/3/2021).
Hal tersebut disampaikan Surya saat melakukan kunjungan untuk pertama kali ke Provinsi termuda di Indonesia tersebut dalam rangka membahas sejumlah persoalan agraria baik sengketa, konflik, tata batas dengan hutan, Hak Guna Usaha (HGU) sekaligus mencari peluang ekonomi yang ada.
“Salah satunya perikanan, pertambakan,” katanya.
Surya menuturkan pihaknya juga mendorong pemanfaatan ruang secara efektif dan efisien di Kaltara khususnya wilayah pertambakan.
“Untuk sertifikasi lahan tambak, sangat bisa dilakukan. Hanya saja, luasan lahan tambaknya terhitung sangat luas,” tuturnya.
Dia menyebutkan bahwa sebuah tambak yang ada di Kaltara dapat mencapai 100 hektare, sedangkan aturan untuk sertifikasi adalah paling sedikit 25 hektare per lahan tambak.
“Jadi, akan dilakukan hearing dengan kepala daerah, Forkopimda dan tokoh masyarakat,” sebutnya.
Adapun, dalam kunjungan tersebut, dia juga menjelaskan pihaknya akan melakukan legalisasi aset di pulau kecil terluar di perbatasan negara.
“Seperti Karang Unarang yang akan dipercepat legalisasi asetnya,” pungkasnya.
