Bisnis.com, BALIKPAPAN — Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menunjukkan kontraksi pada pendapatan negara sebesar 12,36% (year-on-year/YoY) hingga 31 Juli 2024.
Tercatat, negara hanya mengantongi Rp20,77 triliun atau 43,65% dari target untuk Kaltim.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Timur, Syaibani, menyatakan penurunan harga komoditas utama seperti batu bara dan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) menjadi faktor utama yang memengaruhi penurunan penerimaan perpajakan, sehingga hanya terealisasi sebesar Rp18,85 triliun atau 41,14% dari target atau turun 16,19% (YoY).
Namun demikian, dalam situasi yang menantang ini, penerimaan Pajak Negara Bukan Pajak (PNBP) justru mencatatkan pertumbuhan yang signifikan, mencapai Rp1,92 triliun atau 109,22% dari target.
"Peningkatan ini terutama didorong oleh kenaikan pendapatan dari jasa kepelabuhan dan layanan pendidikan," ujarnya dalam keterangan resmi, dikutip pada Kamis (29/8/2024).
Sementara itu, realisasi belanja negara di Kaltim hingga akhir Juli 2024 mencapai Rp36,22 triliun, atau 39,12% dari pagu dengan pertumbuhan signifikan sebesar 54,11% (YoY).
Baca Juga
Peningkatan ini sebagian besar didorong oleh lonjakan belanja modal yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN). Syaibani menyebutkan, belanja Barang dan Jasa juga mengalami peningkatan yang cukup mencolok, khususnya dalam mendukung pelaksanaan pemilu serentak 2024, program pendidikan tinggi serta pembangunan infrastruktur konektivitas di wilayah tersebut.
Selain itu, realisasi Transfer ke Daerah (TKD) hingga 31 Juli 2024 mencapai Rp18,69 triliun atau 47,92 persen dari pagu, dengan pertumbuhan 23,89% yoy. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Dana Bagi Hasil (DBH) yang melonjak hingga 35,45 persen, didorong oleh kenaikan realisasi DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minerba.
Adapun, transfer ke daerah yang lebih besar menjadi angin segar bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kapasitas fiskal untuk mendanai berbagai program pembangunan.
