Bisnis.com, BALIKPAPAN – Provinsi Kalimantan Timur mengalami fenomena yang berlawanan dengan tren nasional, di mana pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) meningkat lebih tinggi dibandingkan penyaluran kredit.
Kondisi ini menjadi tantangan bagi perbankan lokal untuk meningkatkan fungsi intermediasi mereka.
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, Parjiman menyatakan peningkatan DPK yang signifikan ini disebabkan oleh pembiayaan proyek-proyek lokal yang berasal dari bank di luar wilayah tersebut.
"Setelah kami telusuri, hal ini disebabkan oleh adanya kredit berdasarkan lokasi proyek, yaitu proyek di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara, namun pembiayaannya berasal dari luar wilayah ini," ujarnya dalam keterangan resmi, Minggu (6/10/2024).
Pria yang akrab disapa Jimmy ini mengungkapkan bahwa tingginya DPK menunjukkan banyaknya dana yang menganggur atau belum dimanfaatkan secara optimal.
Dia menambahkan, sektor pertambangan, perkebunan, dan pertanian masih mendominasi perekonomian daerah, sementara sektor konstruksi belum masuk dalam lima besar.
Baca Juga
"Ini menjadi tantangan bagi perbankan Kaltim untuk bersaing dengan perbankan nasional, karena banyak proyek lokal yang justru dibiayai oleh bank di luar Kaltim," katanya.
Menurut Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Kaltim Bank Indonesia, pertumbuhan DPK melanjutkan tren positif dari periode sebelumnya. Capaian ini membukukan kenaikan 6,09% (yoy) dibandingkan kuartal sebelumnya pada kuartal II/2024.
Secara tahunan, penghimpunan DPK Kaltim tumbuh positif sebesar 8,52% (yoy) atau berada di atas pertumbuhan DPK nasional yang hanya tumbuh sebesar 8,18% (yoy).
Sebelumnya, Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar menjelaskan secara umum di tingkat nasional, pertumbuhan DPK biasanya lebih rendah dibandingkan pertumbuhan penyaluran kredit perbankan, sehingga Loan to Deposit Ratio (LDR) meningkat dan pemanfaatan dana untuk kredit semakin optimal.
"Namun, di Kalimantan Timur dana yang disimpan di bank justru tumbuh lebih cepat dibandingkan penyaluran kredit," jelasnya.
Kondisi ini, kata Mahendra, menyebabkan rasio pinjaman terhadap simpanan menurun yang menandakan bahwa potensi untuk penyaluran kredit masih besar dan perlu dipercepat.
Dia melanjutkan, situasi ini turut membuka peluang besar untuk pembiayaan aktivitas ekonomi, baik bagi korporasi menengah maupun Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Menurutnya, diperlukan sinergi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, serta peningkatan industri jasa keuangan secara prudent dan dengan tata kelola yang baik.
Adapun, dia berharap perbankan di Kaltim dapat meningkatkan fungsi intermediasinya agar dana yang tersedia dapat disalurkan ke sektor-sektor produktif.
