Bisnis.com, SAMARINDA – Pemerintah Kota Balikpapan menegaskan bahwa upaya mewujudkan kota ramah anak bukan sekadar mengejar gelar semata, melainkan komitmen berkelanjutan.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo menyatakan program itu mestinya terintegrasi dalam seluruh aspek pembangunan kota.
Pernyataan ini disampaikan menjelang evaluasi Kota Layak Anak (KLA) yang dijadwalkan berlangsung pada Kamis, 12 Juni 2025, dengan target meraih predikat tertinggi 'Paripurna'.
"Ada atau tidak ada lomba, kita tetap harus jadi kota yang ramah anak. Ini komitmen jangka panjang," ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (10/6/2025).
Dalam rangka memperkuat implementasi prinsip ramah anak, Pemerintah Kota Balikpapan telah membentuk Gugus Tugas Kota Ramah Anak yang berperan sebagai pengawal kebijakan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Langkah ini dipandang sebagai bentuk keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi pertimbangan utama dalam setiap pengambilan keputusan lintas sektor.
Baca Juga
"Jadi lomba boleh dijadikan target pencapaian, tapi pencapaian yang paling baik adalah ketika seluruh OPD benar-benar menjalankan prinsip-prinsip ramah anak dalam program mereka," tegasnya.
Bagus mengungkapkan, salah satu program unggulan yang menjadi sorotan adalah inisiatif 'Satu Taman, Satu Kecamatan' yang bertujuan memastikan distribusi fasilitas bermain yang merata di seluruh wilayah kota, sekaligus sebagai ruang publik yang ramah anak.
"Setiap kelurahan harus punya taman yang ramah anak. Tempat yang aman, bisa bermain, dan jadi destinasi lokal bagi keluarga. Bisa juga jadi wisata murah meriah," ungkapnya.
Kendati demikian, implementasi program ini tentu tidak lepas dari tantangan, mulai dari alokasi anggaran hingga pemeliharaan berkelanjutan.
Dia mengakui, fasilitas taman bermain rentan mengalami kerusakan akibat faktor cuaca, sehingga memerlukan perhatian dan perawatan rutin.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Balikpapan, Heria Prisni, menjelaskan evaluasi tahun ini mengadopsi format hybrid sebagai adaptasi terhadap perkembangan teknologi dan efisiensi biaya.
"Verifikasi dilakukan secara hybrid. Tim penilai dari KPPPA akan memantau langsung dari Jakarta melalui Zoom Meeting," kata Heria, Selasa (10/6/2025).
Mekanisme evaluasi terbagi dalam tiga sesi strategis, yaitu paparan kepala daerah di Ruang Rapat I Kantor Wali Kota, sesi breakout dengan Forum Anak untuk memberikan ruang suara langsung kepada anak-anak, dan verifikasi lapangan melalui video real-time.
Pendekatan ini menunjukkan upaya untuk menciptakan penilaian yang komprehensif meski dalam keterbatasan mobilitas.
Yang menarik perhatian adalah persiapan 11 lokus penilaian yang mencakup berbagai aspek layanan anak, mulai dari Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA), Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA), hingga Taman Asuh Ramah Anak (TARA). Luasnya cakupan ini menunjukkan kompleksitas indikator yang harus dipenuhi dalam program KLA.
Sejak evaluasi terakhir pada 2023, Balikpapan telah memiliki Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak.
Heria menyebutkan regulasi ini berfungsi sebagai payung hukum yang mengikat seluruh stakeholder dalam implementasi program ramah anak.
"Perda ini jadi poin penguatan karena menunjukkan bahwa komitmen pemerintah sudah dituangkan dalam bentuk regulasi," sebutnya.
Adapun dia menuturkan efektivitas implementasinya tentu bergantung pada konsistensi pengawasan dan penegakan.
