Bisnis.com, JAKARTA -- Pemprov Kalimantan Utara mendapatkan dana sebanyak Rp485,9 miliar dari Rupiah Murni dan Surat Berharga Syariah Negara (RM-SBSN) yang merupakan salah satu program dari APBN untuk pembiayaan infrastruktur.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie mengatakan, anggaran itu untuk digunakan sejumlah proyek yaitu penanganan jalan sepanjang 564,45 kilometer, pemeliharaan jembatan sepanjang 23,43 km.
"Ada penanganan longsor di daerah Mensalong-SP3 Apas-Siamggaris, dan longsor di lingkar Pulau Sebatik. Berdasarkan informasi anggara itu terdiri dari 10 paket kontrak," kata Irianto dari siaran pers Pemprov, Senin (29/7).
Di dalam melaksanakan paket-paket tersebut, Satker PJN wilayah I Kaltara dibantu oleh empat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Adapun kegiatan dari 10 paket yang dikerjakan oleh Satker PJN I wilayah Kaltara antara lain, PPK 1.1 menangani pemeliharaan pelebaran jalan menuju standar dan pemeliharaan jembatan batas Bulungan-Tanjung Selor dengan nilai kontrak Rp192,5 miliar.
Pemeliharaan rutin jalan Tanjung Selor-SP3 Tanjung Palas-Sekatak Buji, dengan nilai kontak sebesar Rp3 miliar.
Baca Juga
Untuk PPK 1.2 menangani pemeliharaan pelabaran jalan menuju standar dan pemeliharaan jembatan mulai dari Sekatak Buji-Malinau dan juga telah berkontrak. Nilai kontraknya itu Rp169,2 miliar.
Kemudian PPK 1.3, melakukan pemeliharaan terhadap jalan Malinau-Mansalong-SP3 Apas, SP3 Apas-Simanggaris-Batas Negara dilanjutkan pemeliharaan jembatan Malinau-Mensalong-SP3 Apas-Simanggaris-Batas Negara (Serudong), serta penangangan longsoran di Mensalong-SP3 Apas-Simanggaris dengan total anggaran mencapai Rp89 miliar lebih.
Adapun untuk PPK 1.4, menangani pemeliharaan jalan SP3 Pos Gabungan Batas Negara-Sei Ular dan Lingkar Pulau Sebatik, pemeliharaan jembatan SP3 Pos Gabungan Batas Negara Sei Ular dan Lingkar Pulau Sebatik dan penanganan longsoran di lingkar Pulau Sebatik dengan total anggaran mencapai Rp32 miliar lebih.
Sebanyak 10 paket yang dikerjakan oleh empat PPK PJN I wilayah Kaltara itu, kata Irianto, semua telah berkontrak dan berdasarkan data yang berhasil direkap per 18 Juli 2019, realisasi pengerjaan fisiknya rata-rata diatas 60 persen termasuk paket pekerjaan yang menggunakan sistem tahun jamak.
