Kontribusi Tak Sebanding Aset, DPRD Kaltim Ancam Buat Pansus Perusda MBS

DPRD Kaltim mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar.
Jaffry Prabu Prakoso
Jaffry Prabu Prakoso - Bisnis.com 16 Januari 2020  |  17:12 WIB
Kontribusi Tak Sebanding Aset, DPRD Kaltim Ancam Buat Pansus Perusda MBS
Kaltim Kariangau Terminal - Kaltim Kariangau

Bisnis.com, BALIKPAPAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan TImur mempertanyakan kontribusi Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya terhadap penerimaan asli daerah. Dari aset yang dimiliki sebesar Rp1,2 triliun, sumbangan mereka hanya Rp3-Rp4 miliar.

Wakil Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Baharuddin Demu mengatakan bahwa legislatif mempertanyakan hal tersebut. Oleh karena itu, dewan menelusuri aset yang dimiliki. Hasilnya akan dikeluarkan dalam bentuk rekomendasi.

"Apakah disuntik untuk tidak dilanjutkan, apakah kita minta pembenahan, atau kalau bagus ya lanjut," katanya usai menyidak salah satu anak usaha Perusahaan Daerah Melati Bhakti Satya (Perusda MBS), yaitu PT Kaltim Kariangau Terminal (KKT), Balikpapan, Kalimantan Timur, Kamis (16/1/2020).

Baharuddin menjelaskan bahwa sampai saat ini dewan belum mendapat laporan keuangan rinci dari MBS. Perusahaan enggan memberikannya.

Oleh karena itu, legislatif akan memanggil MBS awal pekan depan. Baharuddin meminta agar perusahaan yang menggunakan dana pemerintah untuk terbuka.

"Kalau ini tidak ketemu seelah bertemu semua pihak, saya salah satu orang yang minta ke pimpinan untuk dibuat pansus perusda. Di situ kita panggil ahlinya, berdiskusi, telusuri aset," jelasnya.

Berdasarkan sejarah singkat dari situsnya, Perusda MBS pertama kali berdiri pada tahun 1996. Pemerintah Daerah Kalimantan Timur memberikan penyertaan modal sebesar Rp5 miliar dalam bentuk uang tunai. 

Pada 2004 MBS menjalankan usaha di bidang transportasi, wisata, dan jasa umum dengan modal dasar perusahaan sebesar Rp32,5 miliar. Seluruhnya berasal dari modal pemerintah. Kemudian pada 2008 modal naik menjadi Rp3 triliun

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini :
kaltim, perusda, dprd kaltim

Editor : Rustam Agus
KOMENTAR


Berita Terkait



Berita Terkini Lainnya

Top